MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemilu Serentak 2024 benar-benar membawa duka. Selain petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024 sakit hingga meninggal dunia, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan petugas Pengawas Kelurahan Desa (PKD) juga tumbang dan wafat.
Anggota Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad mengatakan, satu orang dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Bone dan ratusan lainnya jatuh sakit.
"Data Bawaslu Sulsel, jumlah pengawas kelurahan/desa jatuh sakit setelah Pemilu 2024. Totalnya ada 154 orang yang sakit, dan satu meninggal di Kabupaten Bone," kata Saiful, Minggu (18/2/2024).
Syaiful mengatakan di Kabupaten Toraja Utara paling banyak TKD/PTPS yang sakit, jumlahnya 25 orang. Disusul Pangkep 17 orang, Parepare 14 orang, serta Tana Toraja dan Bantaeng masing-masing 10 orang.
"Petugas PKD yang meninggal bernama Firman di Kecamatan Salomekko. Usia kisaran 56 tahun," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli menyampaikan hal serupa. Pihaknya menyatakan rasa belasungkawa kepada keluarga korban PKD yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.
"Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh jajaran pengawas Kabupaten dan kota, Panwascam se-Sulsel," kata Mardiana.
Khusus PKD dan PTPS di seluruh wilayah Sulawesi Selatan yang telah bekerja optimal mengawal jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara (Tungsura) pada 14 Februari lalu. Pun dengan kinerja tenaga kesehatan selama proses Tungsura berjalan.
Ia menyebut, hingga Sabtu, 17 Februari, Bawaslu Sulsel terus mendata sejumlah pengawas di tiap tingkatan yang dinyatakan sakit, drop hingga kecelakaan kerja saat bertugas.
"Hingga hari ini, kami mendata sudah ada sebanyak 153 pengawas yang dinyatakan drop selama bertugas sejak 14 februari lalu. Hari ini bertambah 1 orang yang meninggal dunia, pengawas kelurahan desa di Bawaslu Kabupaten Bone," ujar Mardiana.
Mardiana mengapresiasi Satuan Tugas Pemilu 2024 Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menyebut, para petugas tersebut sangat tanggap dan responsif. Selain apresiasi kepada jajaran pengawas, kami juga merasa perlu menyampaikan apresiasi kepada petugas kesehatan yang sangat responsif.
"Saya banyak terima laporan positif terkait ini. Beberapa jajaran pengawas yang sempat drop di lapangan, langsung mereka tangani," kata Mardiana.
Mardiana mengatakan program tersebut penting untuk tetap dilanjutkan, mengingat ke depan masih tersisa tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Ke depan masih ada pilkada. Pengawas kami tentunya tidak perlu lagi khawatir terkait kesehatannya, ada tenaga kesehatan yang senantiasa siap di TPS," imbuh dia.
Untuk diketahui, hingga Sabtu, 17 Februari, Bawaslu Sulsel terus mendata sejumlah pengawas di tiap tingkatan yang dinyatakan sakit, drop hingga kecelakaan kerja saat bertugas dan masih dirawat sampai saat ini.
"Kami mendata sudah ada sebanyak 153 pengawas yang dinyatakan drop selama bertugas sejak 14 februari lalu. Hari ini bertambah 1 orang yang meninggal dunia, pengawas kelurahan desa di Bawaslu Kabupaten Bone," ujar dia.
Terpisah, Bawaslu Kabupaten Bone berjanji akan memberikan santunan bagi keluarga PPKD yang meninggal dunia saat menjalankan tugas pengawasannya. Namanya Firman berusia 56 tahun dari Kecamatan Salomekko.
Ketua Bawaslu Bone, Alwi mengatakan PKD yang gugur merupakan petugas yang harus mendapatkan perhatian baik dari Bawaslu ataupun pemerintah.
"Tentu kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Almarhum. Bawaslu sebagai representasi negara harus hadir," kata Alwi.
Ia mengaku, pihak Bawaslu sudah menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama penanganan korban di RSUD Tenriawaru. Bahkan Bawaslu akan memberikan santunan untuk PKD yang meninggal dunia tersebut.
"Ada nanti kita ada semua. Tadi juga yang mengcover biaya dari A sampai Z akan ditanggung Bawaslu Kabupaten Bone. Nanti juga akan ada santunan kita akan langsung menunjuk ke rumah duka," sambung dia.
Sementara itu, petugas ad hoc yang dibentuk KPU yakni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit dan dirawat di Puskesmas maupun rumah sakit selama tahapan Pemilihan Umum 2024 menjadi 1.290 orang.
"Data di Dinas Kesehatan Sulsel, petugas KPPS yang jatuh sakit berjumlah 1.290 orang. Dari jumlah itu, tiga orang di antaranya meninggal dunia," jelas Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Ardadi.
Selain itu, tercatat seorang petugas Panwaslu Kelurahan/Desa juga meninggal dunia pada tahapan penghitungan suara pemilu. Berdasarkan grafik sebaran angka kesakitan pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulsel dengan berbagai jenis pasien yang menjadi bagian penyelenggara Pemilu 2024 per 17 Februari.
Jumlah keseluruhan sebanyak 2.792 orang, dengan rincian bawaslu/panwaslu 142 orang, KPPS 1.290 orang, petugas Linmas 158 orang, petugas keamanan 116 orang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 59 orang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) 240 orang, saksi 195 orang, dan pemilih 592 orang.
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 141 orang dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD), 113 orang menjalani rawat inap, dan 2.538 orang rawat jalan. Untuk diagnosa jenis penyakit terbanyak adalah sakit kepala, hipertensi, demam, dan maag," ujar dia.
Diketahui, total jumlah petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) se-Sulsel untuk Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari kemarin sebanyak 184.499 orang bekerja di 24 Kabupaten dan Kota. Dan tempat pemungutan suara (TPS) tersebar di 26.357 titik.
Sedangkan jauh hari, Bawaslu Sulsel merekrut Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Jumlah yang dibutuhkan sebanyak 26.257 orang. Jumlah ini sesuai dengan jumlah TPS pada Pemilu 2024 mendatang. Di mana dalam satu TPS ditempatkan satu pengawas.
Sedangkan, Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) untuk membantu pengawasan pada tahapan Pemilu 2024. Jumlah Kelurahan dan Desa yang tersebar di 24 kabupaten kota se-Sulsel per 2019 sebanyak 3.051 desa/kelurahan. (suryadi/B)
