MAKASSAR, RAKYATSULSEL- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Luwu Timur (Lutim) menjadi satu-satunya instansi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mengantongi predikat sebagai Kabupaten Informatif dari Komisi Informasi dan Komunikasi.
Capaian tersebut membawa Dinas Kominfo Kabupaten Lutim semakin berinovasi.
Kadis Kominfo SP Lutin, Drs.H. Hamris Darwis dalam podcast bersama Harian Rakyat Sulselbar mengungkapkan bahwa Dinas Kominfo Lutim membawahi komunikasi, informatika statistik dan persandian.
Mengurusi terkait informasi, hubungan informasi dengan masyarakat, komunikasi, kehumasan dan membantu masyarakat menyediakan data statistik sentral. Termasuk bagaimana mengamankan informasi di portal dan persandian.
"Jadi Dinas ini sudah berdiri sekitar tujuh tahun dan saya masuk di tahun ketiga. Programnya fokus pada persoalan teknologi dan komunikasi, bagaimana menjangkau seluruh Lutim di 11 kecamatan 124 desa dan kelurahan serta jangkauan itu diharapkan bisa melayani fasilitas telekomunikasi," jelas Hamris Jumat (23/2/2024).
Hamris mengatakan, tercapainya predikat sebagai Kabupaten Informatif tidak terlepas dari kehadiran 15 aplikasi
dalam mempercepat layanan kepada layanan masyarakat dan digitalisasi pelayanan.
"Ada juga persandian dimana layanan ini menjaga informasi dan data yang dikelolah di Portal Lutim sehingga bisa digunakan dengan aman. Terakhir ada bidang statistik untuk melahirkan meta data statistik sektoral yang digunakan menjadi best data perencanaan pembangunan Lutim," jelasnya.
Hamris menjelaskan, 15 aplikasi tersebut merupakan portal yang terbagi dua, ada government dan I government.
"Government merupakan layanan internal yang digunakan khusus sehari-hari tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik. Absensi digital android dimana kita bisa melakukan absensi paling jauh 2 meter dari lokus titik. Itu menjadi ukuran memberikan ASN penghasilan melalui absensi digital,"ungkapnya.
Selain itu, ada "si hemat" untuk mendisposisi pimpinan sekretariat, asisten dan sekda kabupaten. Dimanapun pimpinan berada misal umrah tetap bisa melakukan disposisi surat-surat yang dibackup dengan aplikasi umum dipakai nasional yang dikeluarkan arsip nasional yaitu Srikandi yang memback up hingga tandatangan elektronik sehingga disposisi dan administrasi pemerintah dan TTD berproses.
"Jadi tidak ada lagi bilang pak bupati tidak ada misalnya," tambahnya
Lebih jauh, hadirnya berbagai kemudahan lewat aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ini pula yang menjadi alasan pemerintah pusat memberikan indeks pelayanan SPD dengan nilai baik. Atau jika di poinkan mendapatkan B.
"Ini berproses selama saya disana dari 3 tahun lalu, sebelumnya dari dari C berubah menjadi B," ucapnya.
Hamris menjelaskan, ada pula layanan satu atap satu pintu yang dihadirkan dimana bisa mengurus lewat online yang disiapkan dan dibangun oleh tenaga teknis.
"SDM kami yang membuat karena mempuni dan telah bekerja sama dengan pihak lain dibatasi, misal kalau kerja sama dengan pihak ke tiga lebih mahal, beda jika kita sendiri," ungkapnya.
Hamris mengatakan, keluarnya keputusan bupati dimana pengelolaan digitalisasi pemerintah dikelolah oleh Kominfo termasuk di sakit sehingga semua layanan pemerintah membantu hadirkan layanan.
"Penyebaran info yang bisa didapatkan masyarakat bisa dilihat di informasi dan keterbukaan publik yang disebar ke masyarakat yang bisa dilihat lewat plafon website pemerintah daerah yang paling aktif baik tertulis maupun gambar,"katanya.
"Ini juga membuktikan kami satu-satunya di Sulsel mendapat predikat dari komisi informasi sebagai Kabupaten informatif. Bisa seperti ini karena 2024 ini kita mewakili Sulsel sebagai kabupaten informatika di Sulsel. Tahun lalu kami masuk sepuluh besar nasional dan menjadi pencapaian yang luar biasa,"ujarnya.
Hamris menjelaskan, penting masyarakat diberi digitalisasi, apalagi saat pemilu banyak hoax di sosial media.
"Sebagai aparatur negara melakukan pembinaan tidak berhenti melakukan literasi digital bukan hanya bisa membuka namun bisa paham terutama anak SMA dan orang tua," ujarnya.
"Untuk mencegah hoax maka memperkuat digitalisasi digital tentang bagaimana memanfaatkan media sosial dan bagaimana mencari fakta terbaik dibanding yang beredar di sosial media sangat penting. Sekarang banyak aplikasi untuk mengetahui itu dan membimbing kita," tambahnya.
Saat ini secara internal diwajibkan untuk netral. Namun, tugas Kominfo mendapat info tepat bermitra sehingga bermitra 30 media online dan enam media cetak besar.
Literasi digital yang terpenting bagaimana memahami kerja atau pola teknologi bekerja memberi informasi masyarakat bukan cuma hardware tetapi juga paham memilih berita baik dan benar.
Ini tanggung jawab pemerintah bisa masuk sehingga proses belajar tidak bisa berhenti sehingga bisa paham manfaat dan mudaratnya.
"Anak muda bisa lebih cepat paham dibanding kolonial dan ini sangat menjadi tantangan. Kalau gen z dan milenial disesuaikan dengan generasinya.kalau kolonial harus melibatkan pemuka agama dan dimasukkan digitalisasi digital," beber Hamris
"Target 2024 kami terutama menjaga keamanan informasi mungkin juga satu-satunya di Sulsel yang menyimpan data bekerjasama dengan Telkom new sentris atau server untuk menyimpan data. Kenapa begitu kita tidak bisa menjamin listrik yang bisa merusak data,"tambahnya.
Lutim memiliki ISO 27001 dimana standar SDM sudah internasional termasuk aplikasi SDM.
"Saat membuka sosial media, jangan langsung percaya. Kita jadi orang cerdas mengetahui dari mana foto atau data ini. Jangan cepat percaya apalagi judulnya bombastis. Kita renungkan baik-baik dan kita tahan tangan untuk tidak menyebar hoax," tutupnya. (Hikma/B)
