MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Sejumlah ketua Partai Politik (Parpol) hampir dipastikan tidak akan berhasil meraih kursi di Senayan maupun di tingkat Provinsi setelah mengikuti kontestasi politik (Pileg) 2024.
Untuk kursi DPR RI, Imam Fauzan (PPP) dari Sulsel 1 dikalahkan oleh petahana, Amir Uskara, sementara Ni'matullah (Demokrat) kalah dari Andi Muzakkir Aqil. Di internal Golkar, Taufan Pawe masih bersaing dengan Supriansa untuk kursi kedua setelah Nurdin Halid mengamankan kursi terakhir.
PKS juga mengalami kegagalan, dengan Amri Arsyid kalah bersaing di Sulsel 3, dan Sekretaris DPW PKS Sulsel, Rustang Ukkas, mengakui kekuatan Ismail Bachtiar di Sulsel 2.
Syamsari Kitta (Gelora) dan Muhammad Surya (PSI) juga gagal karena Partai mereka tidak berhasil melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Di tingkat Provinsi, ketua PKB Sulsel, Azhar Arsyad, meskipun merupakan petahana, harus menyerahkan kursi karena NasDem berhasil mengamankan 5 kursi di Dapil Sulsel 9 (Sidrap, Pinrang, Enrekang).
Ketua partai Ummat Sulsel, Abd Hakim (Sulsel 1), Ketua Perindo Sulsel, Sanusi Ramadhan (Sulsel 2), dan Ketua PBB Sulsel, Badaruddin Puang Sabang (Sulsel 11), juga mengalami kegagalan yang serupa.
Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus, menganggap beban para ketua Partai cukup berat karena mereka dituntut untuk mencapai target yang ditetapkan oleh DPP.
“Mereka (ketua Partai) harus melakukan konsolidasi di seluruh Sulawesi Selatan, sementara harus memusatkan perhatian pada Dapil mereka, dan inilah masalahnya,” katanya.
Meskipun memiliki tugas untuk melakukan konsolidasi di seluruh Kabupaten/Kota, Nurmal mengamati bahwa struktur organisasi Partai belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga ketua Partai seringkali dikalahkan oleh kader mereka sendiri.
“Mereka juga kurang memanfaatkan struktur. Padahal, dengan memanfaatkan struktur itu, mereka seharusnya memiliki keunggulan tersendiri,” ujarnya.
Nurmal menambahkan bahwa para ketua Parpol yang gagal hanya mengharapkan bantuan dari pengurus kabupaten dan kecamatan tanpa melakukan upaya lain.
“Namun, seharusnya ketua Partai membuat manajemen tersendiri dengan memanfaatkan struktur organisasi mereka dengan lebih baik,” jelasnya. (Fahrullah/B)
