MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Proses rekapitulasi sementara di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan telah hasil. Pendatang baru berhasil mendominasi perebutan kursi dengan perolehan suara yang signifikan di daerah pemilihan masing-masing. Tak ayal, wajah lama alias petahana banyak yang terjengkang sebagai legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan periode 2024-2029.
Dalam rekapitulasi suara sementara, dari 15 kabupaten/kota baru dua daerah pemilihan yang telah memastikan pengisian kursi di DPRD Sulsel. Kedua dapil tersebut adalah Dapil 8 yang meliputi Wajo-Soppeng dan Dapil 9 yang meliputi Sidrap, Pinrang, dan Enrekang.
Caleg yang lolos di dua dapil ini didominasi oleh pendatang baru. Banyak petahana yang tumbang dan tak mampu menjaga basis suara yang diraih pada Pemilu 2019.
Dia Dapil 8 misalnya, hanya menyisakan satu petahana yang terpilih yakni Selle K.S. Dalle dari Partai Demokrat. Adapun petahana yang maju dan tumbang adalah Andi Ansyari Mangkona (PDIP) dan Henny Latif (Gerindra).
Di Dapil 9, NasDem mampu mendudukan lima kader dengan tiga di antaranya adalah pendatang baru. Mereka adalah Muhammad Yusuf, Syukur, dan Andi Aan Nugraha. Adapun petahana yakni Azhar Arsyad (PKB), Vera Firdaus (PKS), dan Arifin Bando (PAN) gagal meraih kursi.
Petahan yang sukses melenggang kembali yakni Syaharuddin Alrif (NasDem), Zulkifli Zain (Golkar), Rusdin Tabi Gerindra), dan Saharuddin (PPP).
Sementara itu, proses rekapitulasi Dapil Sulsel Tiga yang meliputi Takalar dan Gowa belum rampung. Di Dapil Sulsel 4 sisa menunggu Jeneponto. Bantaeng dan Selayar sudah rampung. Di Sulsel 5 baru selesai Bulukumba dan menunggu Sinjai.
Di Sulsel 6 Barru dan Pangkep telah rampung dan menunggu Maros serta Kota Parepare. Begitu pula di Sulsel 10 menyisakan rekapitulasi dari Toraja Utara. Sulsel 11 pun demikian. Baru Kota Palopo dan Luwu Utara yang telah masuk. Luwu dan Luwu Timur belum melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Profesor Sukri Tamma mengatakan banyak pendatang baru yang berhasil terpilih karena mereka lebih menarik dibandingkan petahana. Secara logika, kata dia, petahana itu lebih diuntungkan karena memiliki instrumen untuk setiap saat turun ke pemilih.
“Lima tahun petahana lebih banyak mensosialisasikan diri, tapi kalau dikalahkan pendatang baru mungkin masyarakat tidak terlalu puas atas kinerja selama menjadi wakil rakyat," kata Sukri.
Untuk Sulsel 9 yang dominasi Partai NasDem, Sukri menyebutkan, partai tersebut memiliki basis di dapil tersebut. Apalagi, kata dia, NasDem dinahkodai mantan Bupati Sidrap Rusdi Masse. Bukan hanya itu NasDem mengalami peningkatan prestasi di Sulsel.
“Tentu NasDem bekerja dengan baik, apalagi kandidat yang disodorkan di Pileg semuanya mampu mencari suara, sehingga NasDem mampu meraih banyak suara,” imbuh dia.
Caleg NasDem, kata Sukri, memiliki basis kewilayahan masing-masing hingga mampu menyumbang suara banyak. Namun yang tidak bisa dilupakan adalah NasDem mendapatkan efek ekor jas dari pemilihan presiden.
“Mungkin NasDem juga mendapatkan efek dari Anies Baswedan yang mendapatkan dukungan luar biasa di Sulsel sementara NasDem dianggap sebagai inisiator utama pengusung pasangan 01 tersebut,” ujar Sukri.
Sementara itu, Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Sulsel, Muhammad Haekal mengakui bahwa Ketua PKS Sulsel Azhar Arsyad gagal terpilih di Dapil 9. Namun, kata dia, pihaknya memastikan akan mendapatkan 8 kursi untuk DPRD Sulsel. Kemudian secara keseluruhan di Sulsel, sudah mengunci 77 kursi.
"Perolehan kursi masih potensi bertambah," ujar Haekal.
Anggota KPU Sulsel, Ahmad Adiwijaya mengatakan akan menyampaikan seluruh hasil jumlah dan perolehan kursi apabila 24 daerah telah melakukan finalisasi pemaparan rekapitulasi suara.
"Kami akan tunggu rekap semua KPU, biar data lengkap. Apalagi belum semua dapil rampung karena pemaparan dilakukan per daerah, bukan daerah pemilihan," imbuh dia.
Bawaslu Sulsel Sorot Suara PSI
Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tiba-tiba meroket beberapa hari terakhir di tingkat nasional. Hal sama juga terjadi di daerah. Misalnya, suara PSI di Kabupaten Bantaeng, mengalami kenaikan drastis.
Fenomena itu menjadi perhatian dari Badan Pengawas Pemilu Sulsel, saat rapat pleno tingkat provinsi di saat KPU Bantaeng menampilkan hasil D-1 plano, terdapat data yang tidak sesuai.
Secara nasional, anomali suara partai yang saat ini dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, terlihat pada Jumat pekan lalu. Dalam waktu sehari, PSI memperoleh 101.426 suara setelah data Sirekap menunjukkan ledakan. Data Sirekap pada pukul 15.00 wita, Sabtu, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 0,12 persen dalam sehari.
Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 13.00 wita menjadi 2.402.026 suara atau 3,13 persen, pada Sabtu, 2 Maret pukul 14.00 WIB. Sementara pada hari ini, Senin, 4 Maret pukul 09.00 WIB, suara PSI bertambah menjadi 2.404.212 suara. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah penghitungan di 542.031 dari 823.236 tempat pemungutan suara (TPS) atau setara 65,84 persen.
Perolehan suara PSI disebut sejumlah kalangan tidak wajar. Dari sejumlah data Sirekap yang disajikan di website KPU, beberapa bukti anomali nampak terlihat. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, terdapat sejumlah TPS yang menunjukkan ketidaksesuaian hasil form C1 dan hasil Sirekap.
Pada TPS 910, Kel/Desa Banjaroya, Kec. Kalibawang, Kota Kulon Progo, Prov. DIY, PSI hanya mendapat 2 suara dalam hasil C1. Namun, pada Sirekap suaranya bertambah menjadi 34.
Kemudian, pada TPS 014, Kel/Desa Banjaroya, Kec. Kalibawang, Kota Kulon Progo, Prov. DIY, di mana PSI hanya memiliki 1 suara. Namun pada hasil Sirekap, suaranya menjadi 24. Hal yang sama terjadi di TPS 020, Kel/Desa Bendungan, Kec. Wates, Kota Kulon Progo, Prov. DIY, di mana PSI hanya mendapat 1 suara. Sementara di Sirekap, suara PSI naik menjadi 33 suara.
Pada TPS 005, Kel/Desa Karangsewu, Kec. Galur, Kota Kulon Progo, Prov. DIY, PSI mendapat 22 suara pada hasil C1. Namun, pada Sirekap, PSI tercatat memperoleh 41 suara. Kemudian, kenaikan suara juga terjadi di TPS 018, Kel/Desa Karangsewu, Kec. Galur, Kota Kulon Progo, Prov. DIY. Suara asli PSI hanya berjumlah 5, namun data Sirekap menunjukkan angka 31.
Pada TPS 026, Kel/Desa Sidoagung, Kec. Godean, Kota Sleman, Prov. DIY, suara PSI bertambah 31. Dalam hasil C1, PSI hanya mendapat 4 suara, tapi di Sirekap menjadi 35. Bahkan, terdapat TPS di mana PSI tidak mendapat suara satu pun, tapi tercatat di Sirekap mendapat 27 suara. Hal ini terjadi di TPS 010, Kel/Desa Ngestirejo, Kec. Tanjungsari, Kota Gunungkidul, Prov. DIY.
Selain di Yogyakarta, terdapat pula perbedaan hasil antara formulir C1 dan Sirekap di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jambi, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.
“Bisa saja data dari wilayah yang pemilih PSI-nya besar baru mulai masuk, sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit.
Sebaliknya, kata Sigit, penurunan bisa terjadi saat data masuk dari wilayah yang pemilihnya sedikit. Ia menegaskan bahwa Sirekap adalah data real count, bukan sampling, sehingga data masuk memang tidak harus selalu proporsional.
Hingga Senin (4/3/2024), jumlah suara legislatif DPR untuk PSI telah mencapai 2.404.212 atau 3,13%. Lonjakan suara dalam beberapa hari terakhir tersebut mendapat sorotan luas mulai dari masyarakat hingga pihak yang ikut langsung dalam kontestasi pemilu. Pasalnya, jumlah suara sementara itu mulai mematahkan hasil quick count dari sejumlah lembaga survei.
Ditanya terkait lonjakan suara PSI tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar.
"Itu urusan partai, tanyakan ke partai," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Australia, kemarin.
Adapun pemilu kali ini adalah yang kedua kali bagi PSI. Pada pemilu 2019, PSI tak lolos ke Senayan dan kini partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, tersebut menargetkan lolos dengan menembus ambang batas parlemen 4%.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan Sirekap tak digunakan sebagai penentu hasil pemilu. Sebab, hasil pemilu ditentukan lewat rekapitulasi manual berjenjang.
"Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi," kata Idham.
Sementara itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menilai pemerintah harus ikut tanggung jawab soal ledakan suara PSI dalam tiga hari terakhir.
"Pemerintah harus ikut bertanggung jawab walaupun ketuanya adalah anak presiden tetapi bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden," kata Anies.
Adapun Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan semua pihak harus menunggu hasil tetap KPU dan jangan menggiring opini yang menyesatkan. "Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik," ungkap Grace melalui keterangan tertulis. (fahrullah/C)
