Pj Gubernur DKI Pangkas Kuota Penerima KJMU, Berikut Ini Deretan Kebijakan Kontroversial Lainnya

  • Bagikan
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

Terkait banjir pada Kamis (29/2) lalu sendiri, Heru Budi Hartono menyebut bahwa itu adalah karena intensitas hujan yang tinggi pada. Saat itu, ia memastikan bahwa seluruh pompa berjalan seperti adanya.

Hal itu ia sampaikan saat meninjau Stasiun Pompa Air Ancol, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kondisi normal, ia mengatakan bahwa Tinggi Muka Air (TMA) di Stasiun Pompa Ancol berada di angka 80 sentimeter. Namun, hujan yang mengguyur Jakarta beberapa hari terakhir membuat TMA naik menjadi 160 sentimeter.

"Tadi malam terus hujan dan hari ini masih cuaca mendung. Kita memastikan semua pompa berjalan baik," ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/2).

"Dari hasil diskusi di lapangan memang beban Kali Ancol masih cukup tinggi," sambung Heru.

3. Memangkan Kuota Penerima KJMU

Kebijakan kontroversial paling hangat yang dilakukan Heru Budi adalah dengan memangkas anggaran KJMU. Alhasil, ribuan mahasiswa protes lantaran tak lagi mendapatkan hak untuk mendapat beasiswa pendidikan tersebut.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa anggaran untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahun 2024 dipangkas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Hal itu menurutnya yang membuat KJMU jadi bermasalah saat ini selain masalah pendataan.

"Masalah utama adalah ketika anggaran dipotong ini kan yang jadi masalahnya anggaran KJMU diturunkan, makanya waktu rapat banggar kita sempat protes," ujar Ima saat dihubungi wartawan, Rabu (6/3).

  • Bagikan

Exit mobile version