WAJO, RAKYATSULSEL-
Masalah stunting di Kabupaten Wajo sangat perlu mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yaitu 28,6 % yang sebelumnya di tahun 2021 yaitu 22,6 %.
Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Wajo Andi Bataralifu saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2024 di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (21/3/2024).
"Tentunya diperlukan upaya yang luar biasa untuk menurunkan angka prevalensi tersebut," kata Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri ini.
Andi Bataralifu mengatakan, kalau ini erat hubungannya dengan pencapaian target pemerintah di tahun 2024 dimana prevalensi stunting ditargetkan 14%, sehingga perlu ada percepatan langkah untuk menurunkannya.
Secara teknis, kata dia, Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).
Pendekatanan dalam pelaksanaan RAN PASTI, yakni dengan pendekatan keluarga berisiko stunting yang dilakukan dengan intervensi hulu, yaitu pencegahan lahirnya bayi stunting dan penanganan balita stunting.
Selain itu, melalui pendekatan multi sektor dan multi pihak melalui pentahelix, yaitu menyediakan platform kerjasama antara pemerintah dan unsur pemangku kepentingan (dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media).
"Dan pendekatan intervensi gizi terpadu dengan melakukan intervensi spesifik dan sensitif, yang berfokus pada kesehatan dan kecukupan gizi 3 bulan calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, baduta dan balita, didukung dengan penyediaan sanitasi, akses air bersih serta bantuan sosial. Kita harapkan target penurunan stunting dapat tercapai," ujarnya.
Andi Bataralifu juga mengungkapkan, dua komponen penting yang wajib berjalan beriringan untuk dapat mendukung percepatan penurunan stunting di Bumi Lamaddukkelleng.
Yakni komitmen pentahelix dalam bekerjasama dan bermitra, untuk dapat saling mendukung intervensi penurunan stunting, secara holistik integratif serta memiliki keterukuran target yang jelas dn kunjungan ke posyandu bisa mencapai target 100 persen.
Orang nomor wahid di kabupaten yang dikenal dengan Kota Sutera ini mengharapkan camat untuk memfasilitasi serta mengkoordinir desa dan kelurahan.
Andi Bataralifu mengharapkan agar melalui Rakor TPPS Kabupaten ini, masing-masing stakeholder dapat mengambil perannya masing-masing, untuk bekerja sama melakukan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Wajo.
"Saya minta kolaborasi dalam intervensi dapat berjalan antar sektor, yakni sektor kesehatan dan non kesehatan, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antar sektor ini," tuturnya.
Kolaborasi lanjut dia, dapat dilakukan melalui pembangunan sanitasi, air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi.
Serta penyaluran PMT yang bersumber dari dana desa agar dilakukan dengan mekanisme yaitu pihak Pemerintah Desa menyerahkan bantuan dalam bentuk barang (bahan PMT) kepada TPPS Desa melalui TP PKK desa atau TPK atau Kader Posyandu untuk diolah menjadi makanan jadi (makanan olahan lokal) dengan tetap berkoordinasi dengan petugas Gizi Puskemsas setempat.
"Berdasarkan data rill kita tahun 2023, jumlah stunting di Kabuptaen Wajo berkisar 690 orang, turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 1.000 orang lebih. Meskipun sudah turun, namun jumlah tersebut masih terbilang tinggi dan masih perlu penanganan yang serius," pungkasnya.
Hadir dalan Rakor tersebut, Sekretaris Daerah selaku Ketua TPPS Kabupaten Wajo Armayani, Kepala Bappelitbangda Sulsel yang diwakil Andi Ilham Juniawan Arham, para Kepala OPD terkait, para Camat, Lurah dan Kades serta Technical Assistant Satgas Stunting Kabupaten Wajo.
Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. (Hms)
