"Terkait laporan penyelenggara, ada beberapa hal yang harus kita kritisi yang selama ini menjadi viral di masyarakat," ucap Junimart.
Ia pun akan mempertanyakan kegaduhan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU. Kemudian, terkaig penyelenggara pemilu di daerah yang tidak bisa bersinergi antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Contohnya ketika Bawaslu meminta c1 pemilu, KPU tidak bisa memberikan tapi tidak untuk semua daerah," ungkap Junimart.
Junimart juga menyoroti tidak sinergisitasnya sesama komisioner KPU. Ia menyebut ada Ketua KPU daerah yang tidak bersedia memberikan C1 kepada Komisioner KPU.
"Mungkin yang paling menarik adalah bagaimana KPU tidak bisa memberikan jawaban tentang masuknya sirekap yang ternyata error dari daerah," pungkasnya. (JP/RAKSUL)
