MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota Parepare melalui Kantor Dinas BKKBN berhasil mendapatkan 2 penghargaan Juara 1 atas capaiannya dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB).
Pemerintah kota yang saat ini dipimpin oleh seorang Pj Wali Kota, Akbar Ali tersebut bahkan menjadi juara pertama di tingkat provinsi Sulawesi Selatan hingga mendapat apresiasi atas usulan praktik baik pelaksanaan audit kasus stunting (PASTI).
Penghargaan itu diberikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Acara itu mengangkat tema ‘Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045’ ini berlangsung di Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, Rabu (27/3/2024).
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sulsel, Kepala OPD Dalduk KB kabupaten/kota, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan berbagai mitra kerja BKKBN di provinsi.
Kepala Dinas BKKBN Pemerintah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka pun menyampaikan terimakasihnya kepada perwakilan BKKBN Pemprov Sulawesi.
Hamka mengungkapkan pemerintah kota Parepare akan terus memaksimalkan kinerja dalam melaksanakan program program prioritas BKKBN, termasuk kata dia implementasi program nasional dalam rangka percepatan penurunan angka stunting.
"Penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Kami sangat bersyukur dan berterimakasih tentunya. Kami jadikan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih maksimal menjalankan program BKKBN ke depan,” ungkap mantan Kadisporapar Parepare itu.
Dalam acara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Shodiqin menjelaskan prevalensi stunting setiap tahun cenderung fluktuatif di Indonesia, meningkat pada periode 2007-2013.
Hasil SSGI terakhir menunjukkan angka prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan angka 21,6 persen dengan disparitas lebar antar provinsi
“Serta rata-rata penurunan yang relatif lambat menjadi tantangan dalam kerangka perecepatan penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024,” jelasnya.
Data prevalensi stunting di Sulsel berdasarkan hasil SSGBI tahun 2019 sebesar 30.59 persen, atau mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 3,19 persen menjadi 27,4 persen.
Shodiqin menyebut, angka ini masih di atas rata-rata nasional. Selain itu, jumlah keluarga berisiko stunting di Sulsel juga masih cukup tinggi yaitu 316.941 (26.9 persen dari sasaran) dengan daerah paling tinggi adalah Kabupaten Selayar dan terendah adalah Kabupaten Bone.
Sholidin memaparkan, kondisi stunting yang ada di Indonesia saat ini termasuk di Sulawesi Selatan menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian bersama.
Sebab, stunting akan menghambat potensi transisi demografis Indonesia, dimana rasio penduduk usia tidak bekerja terhadap penduduk usia kerja menurun.
Sekadar diketahui, Rakerda ini juga diisi dengan berbagai materi, seperti Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program Bangga Kencana.
Lalu ada materi Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024, dan Akselerasi Percepatan Penurunan Stunting di Sulsel. (*)
