Selain memperoleh materi, para peserta juga diberikan pelatihan praktik Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) melalui peragaan jari tangan yang mewakili masing-masing huruf.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Liberti Sitinjak menyambut baik pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, pelatihan bahasa isyarat adalah bagian dari kewajiban Kanwil dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melakukan pemenuhan standar layanan, petugas layanan, serta sarana dan prasarana yang berbasis Hak Asasi Manusia.
“Petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat menjadi keharusan yang harus dimiliki di seluruh unit Kemenkumham. Ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM),” ungkap Liberti. (***)
