MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyatakan siap menempuh jalur independen pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan November nanti. Opsi itu dipilih apabila jalur partai politik dinilai tidak memungkinkan untuk menjadi salah satu kontestan.
"Independen itu tidak diusung partai, tapi berusaha membuat jejaring. Meski begitu, saya tetap berharap mendapat dukungan dari partai politik untuk maju," kata Danny di rumah pribadinya di Jalan Amrullah, Sabtu malam (30/34/2024).
Danny mengatakan, telah melakukan komunikasi dengan Partai NasDem serta bertemu dengan Fatmawati Rusdi, depan pekan lalu. Selain Nasdem, kata dia, penjajakan juga dilakukan kepada partai politik lain yang memiliki kursi di parlemen.
"Penjajakan lebih silent melalui kontak WhatsApp dan bertemu dengan beberapa orang," ujar dia.
Beberapa lembaga survei menempatkan Danny telah menempatkan dirinya bersaing dengan tokoh-tokoh partai politik. Menurut Danny, masuknya dalam sepuluh besar sudah sangat disyukuri.
“Pengalaman politik saya dulu di Makassar, pada 2014 dari 0,2 persen dan tidak masuk 10 besar. Tapi akhirnya bisa terpilih," imbuh dia.
Hanya saja, Pilgub Sulsel yang memiliki cakupan luas sehingga dinilai patut untuk mengumpulkan kekuatan yang besar pula.
“Kami harus kalkulasi secara baik, termasuk salah satunya adalah survei. Saya punya survei sendiri yang secara nasional teruji,” tutur dia.
Dia juga menyebutkan pernah melakukan survei, namun dia tidak disampaikan ke publik dan dianggap itu sudah memuaskan untuk sementara.
“Jadi sudah pernah (survei) tahun lalu, tapi saya tidak umumkan. Seusai Lebaran nanti mulai dua survei sekaligus,” sambung dia.
Untuk konsolidasi tim kata dia sampai saat ini belum dilakukan walau jauh-jauh hari telah menyebar alat peraga sosialisasi di semua kabupaten/kota. Danny mengatakan, saat ini sudah mulai mencari yang cocok menjadi pasangan dengan melihat indikator secara geopolitik.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi NasDem, Supratman, menilai NasDem punya kandidat sendiri untuk Pilgub Sulsel. "Ada Rusdi Masse dan Fatmawati," imbuh Supratman.
Meski begitu, kata dia, paket Danny dan Fatmawati bukan tidak mungkin bisa terjadi di Pilgub Sulsel. Semua kemungkinan masih bisa terjadi," kata dia.
Danny Pomanto diketahui sebelumnya adalah kader Partai NasDem. Tetapi, jelang pencalegan orang nomor satu di Kota Makassar itu bergabung ke PDIP.
"Hubungan kami di NasDem dengan Pak Danny baik-baik saja. Kami di Makassar kembali jadi pemenang dan menambah kursi di parlemen," ucap Supratman.
Direktur Politik Profetik Institute, Asratillah mengatakan sudah sewajarnya bagi para figur yang berminat untuk mencalonkan diri di pilgub Sulsel nanti, untuk melakukan gerilya politik ke parpol-parpol yang memiliki kursi di DPRD.
“Karena etape pertama dalam kandidasi pilgub adalah mendapatkan rekomendasi usungan dari parpol,” kata Asratillah.
Dia mengatakan, Danny Pomanto sebagai salah satu figur potensial di pilgub mendatang, tentu akan berupaya mengantisipasi segala bentuk persyaratan untuk menjadi calon.
“Soal seberapa besar potensi Danny untuk mendapatkan rekomendasi parpol, sangat bergantung pada bargaining politik yang ditawarkan,” ujarnya.
Untuk meyakinkan parpol-parpol yang ada, tentu Danny tidak hanya mesti berkomunikasi dengan pihak elit parpol di tingkat provinsi. “Tetapi yang lebih penting adalah meyakinkan pengurus pusat, karena rekomendasi diterbitkan oleh DPP,” lanjutnya.
Selain itu, Danny juga mesti mempermantap elektabilitas dirinya, karena salah satu tolak ukur parpol dalam memberikan rekomendasi adalah peluang keterpilihan di bakal kandidat.
“Karena pada dasarnya parpol bersikap pragmatis dalam melihat kontestasi, dalam artian akan berupaya sebisa mungkin mencari jalan/cara yang paling besar kemungkinannya untuk memenangkan kompetisi,” ujar ia.
Direktur PT Indeks Politica Indonesia Suwadi Idris mengatakan Danny Pomanto berpotensi menjadi kuda hitam di pilgub nanti. Berdasarkan beberapa hasil survei, baik itu yang dilakukan Archi, Danny Pomanto bersaing dengan tokoh Ilham Arief Sirajuddin, Nurdin Halid, dan Rusdi Masse.
Suwadi juga menyebutkan pasca Danny meninggalkan NasDem dan bergabung dengan PDI Perjuangan maka peluang maju di Pilgub Sulsel masih terbuka. Jika Danny maju melalui PDI Perjuangan maka harus mencari partai koalisi tambahan karena PDI Perjuangan hanya memiliki 6 kursi atau masih membutuhkan 11 kursi tambahan.
“Danny bisa saja mau melalui Partai dan bisa saja maju melalui perseorangan, jika dia maju melalui perseorangan dia berpotensi menjadi kuda hitam,” kata Amir.
Dia mengatakan, bila Danny serius untuk menatap Pilgub Sulsel harus memberikan keyakinan kepada partai-partai lain untuk bisa menambahkan partai koalisi.
Batas Usia di Pilkada
Mahkamah Konstitusi menetapkan berusia usia minimal 30 tahun untuk kandidat calon gubernur dan 25 tahun untuk kandidat calon bupati/wali kota. Syarat administratif itu diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
"Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Wali kota," bunyi Pasal 7 Ayat (2) huruf e dalam aturan yang disahkan MK untuk Pilkada Serentak 2024.
Ketua Partai kebangkitan Bangsa Sulsel, Azhar Arsyad mengatakan bahwa keputusan MK menjadi hal yang baik bagi calon pemimpin ke depan. Oleh sebab itu, kata dia, sebagai partai politik yang menyiapkan kader akan menjalankan putusan tersebut sehingga kader yang diusung maju pilkada serentak 2024 atau tahun mendatang sudah matang dari sisi usia.
"Bagi kami tak masalah, karena putusan MK itu melewati uji materi dan pertimbangan matang sehingga harus dijalankan," kata Azhar.
Adapun Ketua OKK NasDem Sulsel, Tobo Hairuddin menilai bahwa MK seharusnya berlaku di tahun sebelumnya, sehingga bisa diterapkan. Menurut dia, pihaknya sangat mendukung, namun jika sekarang diterapkan untuk Pilkada 2024 akan menimbulkan tanda tanya.
Sekretaris Partai Gelora Sulsel, Mudzakkir Ali Djamil menilai adanya putusan usia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Walikota tak perlu diperdebatkan.
"Bagi kami aturan ada dijalani saja, toh pada akhirnya semua itu bisa terwujud jika kesiapan parpol dan kandidat," tuturnya.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Tasrifin Tahara mengatakan, figur anak muda yang mau maju pilkada selalu identik dengan semangat yang tinggi dan pemimpin muda bukan hal yang baru dalam sejarah peradaban bangsa.
"Tidak ada masalah dengan figur muda terlebih sekarang kita berada dalam kurun waktu bonus demografi dengan angka di usia muda lebih dominan," ujar dia.
Tasrifin mengatakan, perlu diperhatikan untuk yang anak muda yang mau maju pilkada setidaknya bisa mengenali diri soal kapasitas dan pengalaman yang pernah ini lalui. "Pada praktik kepemimpinan ada banyak anak muda berprestasi selama memimpin," tuturnya.
Dia mengatakan, sebaliknya juga banyak pemimpin muda terjebak menjadi pemimpin yang bermasalah sebagai contoh menjadi tahanan KPK. Makanya dasar filosofi batasan usia itu mengacu pada kebijaksanaan atau kearifan seseorang ketika menjadi kepala daerah dalam memutuskan kebijakan. Dia menilai, tentu bukan sebuah keputusan yang instan yang selalu identik dengan anak muda.
"Dan tampilnya Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo menjadi trigger bagi anak muda di seluruh Indonesia untuk maju sebagai calon kepala daerah," imbuh dia. (fahrullah-suryadi/B)
