BULUKUMBA, RAKYATSULSEL - Bupati Bulukumba, Muhctar Ali Yusuf menyerahkan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) tahun anggaran 2023 ke DPRD Bulukumba. Penyerahan LKPj 2023 berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Hj Aminah Syam (F-Nasdem), Rabu (3/4/2024).
Bupati Bulukumba HA Muchtar Ali Yusuf, hadir di gedung DPRD Bulukumba bersama Wakil Bupati Bulukumba, HA Edy Manaf. LKPj Bupati 2023 memuat laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023.
Wakil Ketua DPRD Bulukumba dari Fraksi Gerindra, H Patudangi Azis, mendampingi Wakil Ketua DPRD Bulukumba dari Fraksi nasdem, Hj Aminah Syam, dalam rapat paripurna penyerahan LKPJ Bupati 2023.
Sementara itu, Anggota DPRD Bulukumba dari lintas fraksi hadir dirapat paripurna yang dimulai pukul 14.00 Wita. Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Hj Aminah Syam, mengatakan penyerahan LKPj Bupati tahun anggaran 2023 merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Penyerahan LKPj Bupati ke DPRD sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Ia mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah ke DPRD. Ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat atas laporan kinerja Bupati dan Wakil Bupati.
"DPRD hanya akan menilai kinerja atas capaian Bupati. DPRD akan menyampaikan rekomendasi yang konstruktif," kata Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Hj Aminah Syam.
Bupati Bulukumba HA Muchtar Ali Yusuf, mengatakan Bupati dan Wakil Bupati bertanggung jawab terhadap program pembangunan yang di dalam anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) Bulukumba tahun anggaran 2023.
"Penyerahan LKPj 2023 ini adalah kewajiban konstitusional Bupati dan Wakil Bupati ke DPRD. LKPj memiliki makna yang strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan," kata Bupati Muchtar Ali Yusuf, di hadapan anggota DPRD Bulukumba yang menghadiri sidang paripurna.
Selain penyerahan LKPj Bupati 2023, agenda DPRD lainnya adalah penetapan nama nama anggota Pansus LKPj Bupati, penyerahan pokok pokok pikiran DPRD, serta pengumuman perubahan nama-nama mitra komisi. (Salahuddin)
