MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kontroversi antara Wakil Ketua Pratama DPP Golkar, Nurdin Halid, dengan Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe (NH vs. TP), kembali mencuat dalam perdebatan publik.
Perselisihan antara NH dan TP telah lama berlangsung, terutama setelah TP dilantik sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel dan selama pertarungan di Pileg pada 14 Februari di dapil Sulsel II.
Menanggapi pernyataan Taufan Pawe, salah satu loyalis NH, Irwan Muin, menuduh TP bereaksi berlebihan (Baperan) terhadap masalah yang ada. "TP jangan terlalu BAPER, santai saja," ujar Irwan dalam pernyataannya pada Sabtu (6/4/2024).
Irwan menyatakan bahwa dalam konteks Pilkada, setiap orang di Sulsel memiliki kebebasan untuk memberikan komentar, baik dari dalam Golkar maupun dari luar. Ia meminta TP untuk tidak terlalu bereaksi berlebihan.
Lebih lanjut, Irwan menegaskan bahwa dalam rekrutmen calon kepala daerah, DPP Golkar memiliki prosedur dan mekanisme yang harus diikuti oleh DPD I dan DPD II. Ia mencontohkan kasus di Bulukumba di mana TP memperbolehkan pendaftaran calon kepala daerah karena dianggap tidak ada kader yang potensial, yang menurut Irwan tidak benar.
Irwan menyarankan TP untuk fokus pada konsolidasi pasca pemilu dan menghadapi Pilkada yang akan datang, sambil menekankan bahwa keputusan terkait calon Gubernur harus diterima oleh ketua-ketua DPD II yang memiliki pengaruh di daerah masing-masing.
Di sisi lain, TP menolak menerima saran dari NH dan menyatakan bahwa NH hanya seorang Wakil Ketua Bidang Pratama, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengatur Golkar dan Pilgub. TP juga menekankan perlunya menjaga netralitas Golkar dan memberikan kesempatan kepada semua bakal calon gubernur untuk diakui oleh ketua-ketua DPD di masing-masing daerah.
Saran NH dan sikap TP yang menolak menerima saran tersebut menunjukkan ketegangan yang masih berlangsung antara kedua pihak. Soliditas Golkar untuk persatuan pun dipertanyakan di tengah perbedaan pandangan ini. (Yadi/B)
