MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Partai politik di Sulawesi Selatan ramai-ramai membuka pendaftaran bakal calon gubernur, bupati, dan wali kota menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Langkah ini ditempuh untuk memastikan figur-figur yang akan berkontestasi memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan. Seperti apa proses penjaringan dan animo para pengincar kursi eksekutif untuk diusung oleh partai politik?
Dalam pekan ini, tiga partai politik telah membuka proses penjaringan bakal calon kepala daerah baik tingkat provinsi hingga kabupaten-kota. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel lebih dahulu mengawali dengan mulai membuka pendaftaran pada Rabu 17 April 2024. Disusul oleh Partai Demokrat Sulsel yang mulai membuka pendaftaran per Kamis 18 April, kemarin.
Selanjutnya, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional Sulsel menjadwalkan mulai membuka pendaftaran pada awal Mei nanti.
Di kantor PDIP Sulsel Jalan Gunung Bawakaraeng, anggota DPR RI, Samsu Niang resmi mendaftar sebagai bakal calon bupati Soppeng 2024-2029, kemarin. Samsu Niang mendaftar dan diterima oleh Wakil Ketua PDIP Sulsel Husain Djunaid dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Sulsel, Risfayanti Muin.
Samsu Niang mengatakan mendaftar untuk menjadi calon bupati di Soppeng. Menurut dia, tujuannya untuk ikut bertarung adalah untuk melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan selama ini di DPR.
"Niat kami akan mengabdi untuk kepentingan di Soppeng dan memperjuangkan visi misi PDI Perjuangan, membela wong cilik," ujar dia.
Di Soppeng, PDIP memperoleh enam kursi hasil Pemilu 2024. Dengan jumlah itu, partai ini bisa mengusung kandidat tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
Sementara itu, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Kota Makassar, Raisul Jaiz mengatakan saat ini baru ada tiga orang mengambil formulir untuk bakal calon wali kota Makassar. Mereka adalah Ketua Partai Solidaritas Indonesia Sulsel Muhammad Surya, birokrat dari Dinas Perdagangan Kota Makassar, Nasrun, dan politikus Jabal Nur.
"Kader internal partai belum ada yang mendaftar, apalagi jadwalnya juga masih lama," ujar Rais.
Meski begitu, PDIP Makassar juga menyiapkan kader untuk bertarung di Makassar. Mereka adalah anggota DPRD Sulsel, Rudy Pieter Goni dan Risfayanti Muin, Ketua PDIP Makassar, Andi Syuhada Sappaile, Mesakh Raymond Rantepadang, dan Fadli Ananda.
Pada Pilwali Makassar ini tidak ada satupun Parpol yang bisa mengusung sendiri, sehingga harus berkoalisi, seperti PDI Perjuangan hanya meraih 5 kursi, sementara syarat minimal 10 kursi.
“Nanti kita lihat perkembangannya, apakah kita akan mendorong 01 atau 02. Pastinya kami siapkan kader terbaik untuk maju di Pilwali Makassar," imbuh Rais.
Sementara itu, mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo, Farid Kasim Judas (FKJ) menjadi pendaftar pertama sebagai bakal calon WaliKota Palopo di Sekretariat PDI Perjuangan Kota Palopo, Rabu (17/04/2024). Pengambilan formulir pendaftaran diwakili oleh dua naradamping alias liaison officer (LO) FKJ, Herman Saputra dan Iksal Ikbal.
Keduanya diterima oleh fungsionaris PDI Perjuangan Palopo, Rahman. "PDI Perjuangan resmi membuka pendaftaran bagi calon walikota Palopo. Calon yang pertama mengambil formulir adalah Farid Kasim Judas diwakili oleh dua LO-nya. Saat pengembalian formulir nanti, calon tidak boleh diwakili," kata Rahman.
PDI Perjuangan Palopo membuka pendaftaran mulai 17 April hingga 17 Mei mendatang. Partai berlambang Banteng itu mengamankan tiga kursi di DPRD Palopo. Untuk menentukan siapa calon yang diusung PDI Perjuangan akan menentukan lewat survei yang akan diturunkan setelah pendaftaran.
Sementara itu, Herman Saputra mengatakan FKJ sebagai calon wali kota ingin membangun koalisi bersama untuk Pilkada Palopo 2024 mendatang.
"Sebagai bukti keseriusan, FKJ menjadi pendaftar pertama di PDI Perjuangan yang hari ini baru membuka pendaftaran calon wali kota," kata dosen Universitas Andi Djemma ini.
Penjaringan Demokrat-Gerindra
Partai Demokrat Sulsel telah memerintahkan kepada seluruh DPC Kabupaten/kota untuk membuka penjaringan bakal calon kepala daerah (Pilkada) mulai 18 April 2024. Penjaringan dilakukan dikarenakan tidak satupun di daerah bisa mengusung sendiri dan harus berkoalisi dengan partai lain.
“Pembukaan pendaftaran dimulai pada tanggal 18 April dan berakhir di tanggal 18 Mei,” kata Sekretaris Demokrat Sulsel, Haidar Majid.
Dirinya menyebutkan setelah DPC melakukan penjaringan maka DPD akan melakukan uji kelayakan terhadap calon kepala daerah yang ingin bersama partai Demokrat.
“Untuk selanjutnya akan dilakukan fit and proper test untuk seluruh calon kepala daerah. Fit and proper test semua dipusatkan di DPD,” ujar Haidar.
Walau membuka pendaftaran, Demokrat juga memberikan ruang kepada kader mereka yang ingin bertarung apakah sebagai kandidat 01 atau hanya sebagai 02.
“Prinsip dasar dari itu adalah, kami mengutamakan kader. Tentu ada variabel yang akan kita hitung dalam melihat figur," imbuh dia.
Sementara itu, Gerindra Kota Makassar membuka ruang kepada siapa saja yang ingin mengendarai partai itu pada Pilkada Serentak 2024.
“Rencana kami buka pendaftaran bulan Mei nanti. Tentu kami utamakan kader kalau ada yang mendaftar. Setelah itu kami berikan ruang untuk figur eksternal," kata Ketua OKK Gerindra Makassar, Kasrudi.
Kasrudi tak ingin mengomentari rencana mantan mantan Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa yang ingin ikut pada Pilwali Makassar. Menurut dia, Gerindra Makassar terbuka pada Andi Seto jika ingin mendaftar di Gerindra Makassar. Mengingat Andi Seto juga adalah kader dari partai besutan Prabowo Subianto itu, pastinya akan diprioritaskan.
Soal peluang Ketua Gerindra Makassar Eric Horas diusung, Kasrudi juga belum ingin berkomentar banyak. Menurut dia, pihaknya akan selalu siap mendorong kader potensial untuk maju.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Profesor Firdaus Muhammad mengatakan bila partai politik mencari figur baiknya lebih prioritas kader internal.
"Partai sejatinya dorong kader sendiri maju Pilgub atau Pilkada. Jika dianggap tidak ada di internal (belum layak), baiknya cari figur yang memiliki konsep membangun daerah, bukan semata kekuasaan," kata Firdaus.
Firdaus menuturkan dalam mencari figur pemimpin, khususnya di Sulsel ada baiknya partai politik sebagai salah satu organisasi yang diberikan kewenangan dalam undangan-undangan untuk mengusung calon kepala daerah terlebih dahulu melihat rekam jejaknya calon yang bakal didukung.
Termasuk, kata dia, faktor geopolitik dan finansial calon yang bakal diusung juga penting untuk dipertimbangkan. "Aspek ketokohan dan rekam jejak di birokrasi perlu dipertimbangkan, selebihnya aspek geopolitik dan finansial," ujar dia.
Senada dengan itu, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Profesor Sukri Tamma mengatakan, pilkada serentak yang digelar November 2024 mengharuskan partai politik maupun calon yang ingin maju lewat jalur independen segera menentukan sikap dalam waktu dekat.
"Tentu partai harus melakukan segera rekrutmen karena waktu pelaksanaan Pilkada itu November. Kalau kita mengikuti tahapannya, maka di akhir Agustus itu partai politik atau koalisi partai politik pendukung, atau kandidat independen harus segera mendaftarkan diri ke KPU," ujar Sukri.
"Waktu empat bulan itu tidak panjang, karena harus melakukan negosiasi, kemudian mencari figur yang tepat, melakukan simulasi dan seterusnya. Sehingga tentu untuk memastikan calonnya, waktu ini akan sangat mendesak untuk dipastikan," sambung dia.
Namun menurutnya, dalam memilih figur semua partai politik tentu akan akan memiliki pandangan yang sama, yakni calon yang memiliki potensi untuk menang.
Termasuk beberapa faktor pendukung lainnya, kata Sukri, seperti ketokohan calon yang akan diusung juga dukungan finansial. Mengingat dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, dipastikan membubuhkan biaya atau ongkos yang tidak sedikit.
"Oleh karena itu aspek yang bisa mendukung kemenangan, misalnya finansial, ketokohan, kemudian track record (figur), yang bisa menjadi jualan, tentu itu harus jadi pertimbangan," imbuh Sukri.
Selain itu, lanjut Sukri, pertimbangan lain yang harus dipikirkan utamanya partai politik adalah melihat figur yang ditawarkan partai koalisinya. Apakah mendapat respons yang positif dari masyarakat maupun dari partai yang ditawarkan.
"Karena ada juga secara personal atau sendiri-sendiri, seorang kandidat memiliki image cukup baik di masyarakat, tapi kemudian dipasangkan dengan yang lain, bisa jadi menimbulkan sentimen negatif. Saya kira ini juga harus jadi perhatian," ucap dia.
Terakhir, tentunya figur yang sejalan dengan partai. Menurut Sukri, figur seperti ini disebut penting mengingat sudah ada beberapa nama atau calon kepala daerah provinsi atau kabupaten dan kota yang non partai tapi diisukan bakal maju dalam Pilkada nantinya.
"Ini juga tentu akan dipertimbangkan dan harus dicermati. Termasuk mencermati pasangan-pasangan kandidat lainnya yang diusulkan partai lain. Partai politik akan bekerja maksimal dalam menjaring sambil memperhatikan kondisi dari pesaingnya," ujar dia.
Badan Ad Hoc
Anggota KPU Sulsel, Ahmad Adiwijaya mengatakan, sesuai PKPU maka telah dimulai membentuk badan ad hoc pilkada sejak Rabu, 17 April 2024, menyusul peluncuran tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 31 Maret lalu. Pembentukan badan ad hoc untuk Pilkada Serentak 2024 itu terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa dan kelurahan serta kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
"Sekarang semua KPU untuk persiapan rekrutmen tim ad hoc PPK, PPS KPPS. Sesuai kebutuhan dan jumlah TPS. Kemudian dilanjutkan dengan pemutakhiran data pemilih untuk pilkada," ujar Adiwijaya.
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal pembentukan badan ad hoc untuk pilkada yang terdiri dari PPK, PPS dan KPPS akan diselenggarakan pada Rabu, 17 April 2024 sampai Selasa, 5 November 2024.
Sementara jadwal pembentukan badan ad hoc Pilkada 2024 yang terdiri dari panitia pengawas (Panwaslu) kecamatan, panitia pengawas lapangan (PPL) dan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) akan diselenggarakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. (fahrullah-isak pasa'buan/C)
