Melalui kuliah umum ini, Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas, ia berharap dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih luas mengenai peran administrasi publik.
"Tentu dalam menghadapi warisan kolonialisme, serta memperkaya konsep dan teori kebijakan manajemen publik yang relevan dengan konteks masyarakat pasca-kolonial," harapnya.
Prof Tikson, yang juga menulis buku tentang "Teori pembangunan: modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan" ini menekankan bahwa negara kita ini, harus disiplin menerapkan prinsip administrasi pembangunan yang menjaga 3 aliansi yang terdiri dari negara, ‘local capital’, dan ‘foreign capital’.
"Tanpa kedisiplinan serta penerapan prinsip birokrasi Weberian, sulit mendongkrak GDP dan menciutkan gini ratio atau tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh," tukasnya.
Dalam kuliah umum tersebut, Prof. Tikson memberikan pemaparan yang mendalam mengenai warisan kolonialisme dan imperialisme di negara-negara berkembang.
Ia menyoroti dampak dari warisan kolonialisme, seperti sejumlah sarana infrastruktur transportasi, baik jalan raya, jalan kereta dan sistem perkereta-apian, bangunan perkantoran maupun rumah-rumah dan bahkan istana kolonal, perkebunan karet, teh, berikut pabrik-pabrik serta sistem birokrasi.
Selain itu, beliau juga membahas kapitalisme dalam perspektif Karl Marx, menjelaskan tentang eksploitasi dalam sistem kapitalisme kolonial, serta dampak dari imperialisme yang dilakukan oleh negara kapitalis-modern atau penjajah terhadap negara petani-tradisional dalam rangka memperoleh sumber daya alam dengan murah dan eksploitatif. (Yadi/A)
