JAKARTA, RAKYATSULSEL - Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan kebijakan Izin Tinggal Peralihan, yang dikenal sebagai Bridging Visa. Izin tinggal ini berperan sebagai ‘jembatan’ antara izin tinggal sebelumnya dengan izin tinggal baru bagi Warga Negara Asing (WNA).
“Dengan begitu, warga negara asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang mengajukan melalui evisa.imigrasi.go.id dapat memeroleh Izin Tinggal Terbatas tanpa harus meninggalkan Indonesia,” ungkap Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim melalui rilis tertulisnya, Selasa (23/4/2024).
Kebijakan tersebut juga berlaku bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang tidak dapat diperpanjang. “Dapat memeroleh Izin Tinggal baru tanpa harus meninggalkan Indonesia,” ujarnya.
Pelaksanaan Izin Tinggal Peralihan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2024 yang disahkan pada 1 April 2024.
Izin Tinggal Peralihan berlaku selama 60 hari dan hanya berlaku secara onshore, bagi WNA yang berada di wilayah Indonesia.
Namun izin tinggal ini tidak berlaku jika WNA meninggalkan Indonesia. Izin tinggal hanya dapat digunakan oleh WNA yang akan mengajukan alih status ke Izin Tinggal Terbatas.
Warga negara asing pemegang Izin Tinggal Peralihan tidak dikenai overstay jika permohonan Izin Tinggal Peralihannya disetujui setelah masa berlaku izin tinggal sebelumnya berakhir.
Warga negara asing yang ingin menggunakan Izin Tinggal Peralihan harus mengajukan permohonan melalui laman evisa.imigrasi.go.id dan melakukan pembayaran biaya keimigrasian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa berlaku izin tinggal sebelumnya habis.
Silmy menyebut, dengan Izin Tinggal Peralihan, WNA dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya akomodasi.
“Pemberlakuan Izin Tinggal Peralihan merupakan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menciptakan kepastian hukum bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia serta kemudahan dalam pelayanan,” ujar Silmy Karim. (*)
