MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menunggu pencairan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) anggaran Pilgub Sulsel 2024 sebesar 60 persen .
Tak menutup kemungkinan juga permohonan Adendum juga akan dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu.
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan, tak menutup ruang jika penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu memberikan adendum NPHD Dana Pilkada.
Bahkan kata Bahtiar sampai saat ini pihak Pemprov Sulsel belum menerima adendum dari pihak penyelenggara Pemilu.
“Ajuan adendum belum saya terima, tetapi apapun itu untuk mendukung pilkada pasti kita dukung kalau saya memang tugas kita Pj itu untuk mendukung pilkada,” tuturnya kepada Rakyat Sulsel, Kamis (2/5/2025).
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah saat ditanyai tentang permohonan adendum untuk NPHD dana pilkada mengatakan, tak ada pengajuan dari pihaknya kepada pihak Pemprov Sulsel.
Namun kata dia, pihaknya saat ini sudah melayangkan surat permohonan untuk 60 persen dana pilkada yang dijadwalkan akan dilakukan NPHD tahun 2024 ini.
“Sudah menyampaikan surat untuk permohonan 60 persen, dana pilkada karena sebelumnya 40 persen sudah diberikan 2023 kemarin,” paparnya.
Ia berharap bulan lima ini sudah bisa direspon oleh Pemprov Sulsel dan dapat segera dilakukan NPHD. “Mudah-mudahan bulan Mei ini Pemprov Sulsel bisa merespon itu,” kuncinya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan jika KPU Makassar bakal mengajukan Adendum merupakan hal yang tak masalah jika masih pada koridor aturan.
“Kalau itu sesuai aturan, itu tidak masalah,” ungkapnya.
Namun kata dia, KPU Makassar dan Pemkot Makassar terus melakukan koordinasi terkait dengan NPHD dana Pilwalkot Makassar.
“Semua aman, KPU dan BKAD Makassar terus komunikasi dan sisa menunggu penagihan,” ungkapnya. (Abu/B)
