PANGKALPINANG, RAKYATSULSEL – Dorong tingkatkan nilai maturitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Senin (06/05/2024).
Kakanwil kemenkumham Babel, Harun Sulianto dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Dwi Harnanto menjelaskan bahwa SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP.
“SPIP mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai, yaitu kegiatan efektif dan efisien; laporan keuangan dapat diandalkan sehingga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); pengamanan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Disampaikan Dwi, jika Kanwil Kemenkumham Babel menggandeng Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI serta Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bangka Belitung untuk memberikan pembinaan dan pendampingan tentang Internalisasi SPIP dan Maturitas SPIP.
“Kantor Wilayah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai dengan pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi,” ujarnya.
Dwi melanjutkan, pembinaan atas penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh perlu dilakukan mulai dari pengenalan konsep, penyusunan pedoman penyelenggaraan SPIP, sampai dengan pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
