MAKASSAR, RAKYATSULSEL- - Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Majelis Dewan Guru Besar (MDGB) menyelenggarakan ruang dialog bertajuk “Dialog Kebangsaan” dengan tema "Pemindahan IKN: Kebijakan, Tantangan, dan Perspektif Masa Depan".
Kegiatan ini berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat B Lantai 4 Gedung Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, serta terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting pada, Kamis (9/5/2024).
Mengawali kegiatan, Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., menyampaikan apresiasi atas inisiasi penyelenggaraan dialog kebanggaan yang kembali difasilitasi oleh Dewan Profesor Unhas.
Menurutnya, pembahasan tema ini tidak hanya menarik, tetapi juga menjadi sorotan utama dalam menyumbangkan solusi bagi kemajuan bangsa, terutama dalam memperkuat NKRI.
"Kegiatan ini tentu sebagai ruang yang sangat penting, kita mengeksplorasi peran penting PTNBH dalam proses pengembangan pemindahan ibu kota," ujarnya.
Dialog kebangsaan resmi dibuka oleh Ketua Majelis Dewan Guru Besar PTNBH (MDGB PTNBH), Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
Dalam mendukung pemindahan IKN, disadari bahwa Jakarta telah mengalami penumpukan yang semakin padat dalam segala aspek, termasuk pemerintahan, bisnis, perdagangan, dan lainnya, serta beban yang terjadi di Pulau Jawa sebagai sumber pangan.
"Oleh karena itu, pemindahan IKN dianggap sebagai strategi pemerintah dalam mengatasi masalah ini, dan kami dari Majelis Dewan Guru Besar PTNBH merasa penting untuk terlibat dalam memberikan pandangan," jelas Prof. Andi Pangerang
Dalam peran Majelis Dewan Guru Besar PTNBH, diakui sebagai peran strategis yang memiliki potensi dari berbagai disiplin ilmu, maka para profesor diharapkan dapat memberikan pemikiran, solusi, serta melakukan konsultasi dan diskusi kerja dengan berbagai pihak.
"Dengan dialog kebangsaan ini, diharapkan dapat mencapai tujuan terkait tantangan pengembangan IKN. Rektor dan seluruh jajaran akademik siap berkontribusi dalam mewujudkan pemikiran yang melihat dari segala aspek potensi untuk kemajuan bangsa," tutur Prof. Andi Pangerang.
Setelah Sambutan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan materi oleh narasumber yang hadir yakni, Perencanaan dan Target Pembangunan IKN oleh Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A. (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Kebijakan dan Pengawasan Pembangunan IKN oleh Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua Komisi 2 DPR RI), dan IKN dalam Perspektif Hukum dijelaskan oleh Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM., (Ketua Dewan Profesor Unhas).
Secara umum, para narasumber menjelaskan bahwa peran sentral perguruan tinggi dalam pembangunan IKN diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat luas, merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan bersama.
Perguruan tinggi menjadi pusat unggulan dengan pengembangan keilmuan melalui hasil riset dan inovasi yang membawa dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Status PTN sebagai badan hukum dengan otonomi kelembagaan memungkinkan mereka untuk menjalankan peran dan fungsi dalam pengembangan iptek. (Yadi/B)
