MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Figur-figur bakal calon gubernur Sulawesi Selatan merespons agenda partai politik yang membuka pendaftaran penjaringan calon. Mereka intens mendekati semua partai politik demi mendapatkan tiket sebagai salah satu kontestan pada pemilihan kepala daerah serentak, November mendatang. Keseriusan untuk ikut bertarung ditunjukkan dengan mengambil formulir pendaftaran.
Penjaringan bakal calon kepala daerah oleh partai politik mendapat respons positif dari beberapa figur yang ingin menjadi kontestan. Dalam satu pekan terakhir ini, figur-figur potensial mendatangi partai politik untuk mengambil formulir pendaftaran untuk mendapatkan rekomendasi.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, misalnya, sudah mendaftar atau mengambil formulir di Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Ilham Arief Sirajuddin juga demikian. Mantan Wali Kota Makassar dua periode ini sudah terjaring di PKB, PKS, dan Hanura. IAS juga menjadi salah satu politikus Golkar yang mendapatkan rekomendasi untuk maju di Pilgub Sulsel.
Sementara itu, mantan Panglima Kodam Hasanuddin, Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki telah bergerilya di tiga partai yakni PKB, PPP, dan PAN. Rencananya, Muhammad juga akan mendatangi partai lainnya yang ikut membuka penjaringan.
Adapun figur lainnya seperti Andi Sudirman Sulaiman, Adnan Purichta Ichsan, Fatmawati Rusdi, dan Putri Indah Indriani belum mendatangi partai politik.
Danny Pomanto menyatakan akan mendatangi semua partai politik yang membuka pendaftaran. Kader PDIP tersebut hanya punya modal enam kursi di DPRD Sulsel sehingga membutuhkan beberapa partai untuk berkoalisi. Gabungan partai dengan PPP dan PAN bisa menggenapkan syarat dukungan menjadi 17 kursi.
"Komunikasi dengan partai terus berjalan. Kami optimistis maju melalui jalur partai. Untuk calon wakil, kami sudah punya nama-nama dan akan dibahas nanti dengan partai koalisi," ujar Danny.
Adapun, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) terlihat begitu serius mengikuti hajatan Pilgub Sulsel 2024. IAS percaya diri bisa merebut rekomendasi Partai Golkar dan beberapa partai lain untuk menggenapkan syarat kursi dalam mengusung kandidat.
"Sebagai petarung saya tidak pernah pesimis dan senantiasa optimistis. saya yakni partai melihat elektoral dalam mengusung kandidat," ujar IAS.
Di internal Golkar, IAS akan bersaing dengan beberapa nama untuk mendapatkan rekomendasi final. Beringin turut menyiapkan Adnan Purichta Ichsan, Indah Putri Indriani, dan Taufan Pawe untuk ikut bertarung.
Mantan Wali Kota Makassar itu mengaku sudah melakukan pertemuan dengan beberapa partai, di antaranya PKS, Hanura, hingga PKB.
"Komunikasi parpol intens. Saya berkomunikasi dengan parpol sekaligus menjadi ajang silaturahmi," ucap IAS.
Terbaru, IAS turut terlihat di acara pembekalan bakal calon kepala daerah zona Sulawesi yang digelar oleh PKB, pekan lalu. Selain merespons arahan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, IAS juga menegaskan besarnya harapan bisa mendapat amanah dari PKB untuk menatap Pilgub Sulsel mendatang.
"Saya berharap bisa mendapat kepercayaan teman-teman PKB untuk maju di Pilgub kali ini," imbuh IAS.
IAS mengaku punya modal 1,7 juta suara--dari hasil Pilgub Sulsel 2013--untuk maju di Pilgub Sulsel mendatang. Modal ini membuatnya optimistis mendapat dukungan DPP Golkar.
"Kenapa saya harus mengaitkan itu (suara dan dukungan DPP) semua, karena terus terang waktu kami mengikuti Pilkada 2013 memperoleh dukungan 1,7 juta pemilih," tutur IAS.
IAS mengklaim daftar 1,7 juta pemilihnya pada Pilgub 2013 komitmen akan mendukungnya lagi saat maju Pilgub 2024. Dia mengatakan hal pertama yang dilakukannya saat mengunjungi masyarakat adalah mensosialisasikan dirinya terlebih dahulu.
Sedangkan, Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki juga telah mendaftar di PKB dan PAN Sulsel. Andi Muhammad mengaku sudah intens menjalin komunikasi dengan beberapa partai.
"Kami intens komunikasi. Kalau untuk partai, ada beberapa yang sudah komunikasi. Sisa menunggu saja deal," kata Andi Muhammad.
Menurut dia, langkah ini ditempuh untuk memperlihatkan keseriusannya menjadi calon pemimpin Sulsel. Menurut dia, ini adalah awal mula langkah politik seusai berkarir di militer selama 38 tahun.
"Prinsip saya adalah pengabdian tiada akhir," ujar dia.
Dirinya kemudian meminta doa dan dukungan masyarakat untuk menjadikan Sulsel lebih maju dan bermartabat.
"Ini adalah komitmen saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk karena ini adalah niat yang baik," tuturnya.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani memberi respons atas isu yang berkembang luas perihal dirinya yang dipasangkan dengan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan mendatang.
"Apapun itu kami tentu mengapresiasi isu yang beredar. Karena semuanya belum ada kepastian. Semua masih berproses," ujar Indah.
Politisi Golkar itu, pun mengungkapkan bahwa sebagai sesama kepala daerah, hubungannya dengan Danny Pomanto cukup terjalin dengan baik. Namun, dia mengatakan interaksi yang terbangun selama ini dengan Wali Kota Makassar dua periode itu hanya sebatas membicarakan perihal pemerintahan.
"Kami sama-sama kepala daerah sedikit banyak sering berinteraksi dalam kapasitas penyelenggaraan pemerintahan," imbuh dia.
Pada Pileg 2024, hanya satu Parpol yang mampu mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi yaitu Partai Nasdem yang meraup 17 kursi di DPRD Sulsel 2024-2029. Parpol pengusung lain, harus berkoalisi untuk menggenapkan dukungannya, semisal Parpol Golkar (14 kursi), Gerindra (13 kursi), PKB (8 kursi), Demokrat dan PKS (masing-masing 7 kursi), PDIP (6 kursi), PAN (4 kursi) dan Hanura (1 kursi).
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto menerangkan bahwa sebenarnya fenomena seperti ini sudah lumrah terjadi di setiap tahun politik apalagi menjelang tahapan Pilkada. Dia mengatakan, para figur kandidat yang mendaftarkan diri ke seluruh partai politik merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan popularitas.
"Saya pikir ini jadi salah satu langkah strategis. Di sisi lain saat mereka datang mendaftar mereka mendapatkan publikasi gratis di situ," ujar Andi Ali.
Hal ke dua, kata Ali, pendaftaran di setiap parpol itu juga memperbesar peluang untuk membangun komunikasi dengan parpol-parpol yang ada.
"Syukur-syukur bila mereka bisa menjalin komunikasi politik yang intens dan tentu harapan utama mereka bisa dicalonkan oleh partai politik tersebut," imbuh dia.
Namun, menurut Andi Ali, selain pendaftaran pada penjaringan partai, tentu selanjutnya akan ada tawar-menawar politik atau bargaining antara parpol dengan figur bersangkutan. Kendati demikian, dia menilai transaksi politik tersebut saat ini lebih transparan dibandingkan beberapa ajang Pilkada sebelumnya. Itu lebih ke upaya-upaya pragmatis untuk mengamankan posisi.
"Dan itu sudah biasa terjadi di setiap Pilkada. Walaupun saat ini terlihat lebih terbuka dengan melakukan penjaringan karena sebelum-sebelumnya dilakukan di "belakang pintu" istilahnya," kata dia.
Berdasarkan pengamatannya, penjaringan partai politik ini merupakan momentum emas bagi figur kandidat untuk mempublikasikan dirinya. Sehingga, kata Andi Ali, wajah-wajah lama yang mungkin popularitasnya mulai redup bisa kembali eksis saat melakukan pendaftaran penjaringan.
Andi Ali mengemukakan bahwa peran partai politik terhadap calon nanti butuh ditingkatkan agar parpol bukan hanya dijadikan sebagai kendaraan politik dan syarat administratif saja untuk maju berkontestasi. Sebab, bagaimana pun para figur kandidat tersebut akan berupaya untuk menempuh jalur usungan parpol ketimbang jalur independen.
Persoalannya, kata dia, jalur independen akan tinggi ongkos politiknya. Mereka harus membangun struktur sendiri dari awal.
"Dan persyaratannya juga jauh lebih berat dengan mengumpulkan dukungan itu. Harapannya peran partai ke depan lebih besar apalagi kalau mengusung kader sendiri," ucap Andi Ali.
Sedangkan, pengamat politik lainnya dari Unhas, Muh Iqbal Latief berbicara mengenai peluang figur di Pilgub 2024. Menurut dia, waktu bagi kandidat makin mepet. Calon yang akan menggunakan jalur perseorangan, harus menyiapkan diri sejak 5 Mei 2024 sampai 19 Agustus 2024 untuk proses pemenuhan dukungan pasangan calon perseorangan.
"Syarat dukungan perseorangan Pilgub Sulsel juga tidak sedikit, kurang lebih 500.294 pemilih (dari hasil DPT Pemilu 2024 sebanyak 6.670.582 pemilih di Sulsel) dan harus tersebar di minimal 13 kabupaten/kota," kata dia.
Menurut dia, pemanfaatan jalur perseorangan selain jalur partai politik pada Pilgub Sulsel, bukanlah hal baru. Pada Pilgub 2018 dari 4 (empat) paslon yang ditetapkan ada 1 (satu) dari jalur perseorangan.
"Namun yang meringankan, jumlah syarat dukungan perseorangan Pilgub Sulsel 2024 ini jauh lebih sedikit dibanding Pilgub 2018 sebesar kurang lebih 750.000 pemilih," imbuh eks Ketua KPU Sulsel itu.
Dia menyarankan, yang harus diperhatikan, dukungan yang diberikan berasal pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Pemilu 2024. Jadi bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulsel, yang pesimis mendapatkan dukungan Parpol maka bolehlah menggunakan jalur perseorangan ini.
Dalam sejarah jalur perseorangan pada Pilkada di Sulsel, ada juga yang sukses seperti halnya Adnan Purichta Ichsan di Gowa pada periode pertama. Begitu juga Nurdin Abdullah pada periode kedua di Bantaeng Tidak dapat dipungkiri, perjuangan lewat jalur perseorangan lebih berat dan memerlukan kesiapan yang paripurna.
"Artinya masih tersisa waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan untuk berburu calon Parpol pengusung. Sebab syarat untuk menjadi calon gubernur Sulsel, paling tidak didukung oleh 17 kursi DPRD Sulsel," tuturnya.
Hanya satu Parpol yang mampu mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi yaitu Partai NasDem yang meraup 17 kursi di DPRD Sulsel 2024-2029.
Konfigurasi koalisi, sangat banyak ditentukan oleh figur yang akan diusung. Tapi siapakah kandidat Gubernur Sulsel 2024 yang paling berpeluang.
"Tetapi yang terpenting adalah memiliki kemampuan kepemimpinan yang teruji dan paham tentang birokrasi," ujar Iqbal. (suryadi/C)