Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah IX, Yessi Kumalasari menjelaskan, kedatangannya menemui Pj Sekda Sulsel untuk menyampaikan kondisi terkini terkait dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulawesi Selatan sekaligus membicarakan beberapa hal yang dapat dikolaborasikan antara BPJS Kesehatan dengan Pemprov.
"Ada tiga agenda penting yang harus ditindaklanjuti dengan forum komunikasi level Provinsi Sulawesi Selatan, yang pertama terkait kepesertaan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah UHC (Universal Health Coverage), namun yang jadi atensi tiga kabupaten/kota yang keaktifannya kurang dari 75 persen, yaitu Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Soppeng," ucapnya.
Selanjutnya, terkait penyediaan layanan kesehatan, kata Yessi, secara umum akses layanan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) itu sudah disiapkan oleh BPJS Kesehatan.
"Namun, masih menjadi catatan BPJS yaitu untuk syarat mutlak bekerjasama dengan BPJS masih ada 104 FKTP yang belum terakreditasi dan masih ada 36 FKTP yang belum mendaftarkan diri di IMN (Indikator Mutu Nasional)," terangnya.
Untuk itu, Ia mengungkapkan dari pertemuan itu disepakati forum komunikasi level Provinsi Sulawesi Selatan dengan BPJS Kesehatan akan segera dilaksanakan. (*)
