MAKASSAR,RAKYATSULSEL- Angka pengangguran di Kota Makassar mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Di tahun 2024, tingkat pengangguran tercatat berada di angka 10,6 persen.
Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar mencatat di tahun 2023 angka pengangguran yakni 11 persen, tahun 2022 di angka 13 persen dan tahun 2021 di angka 15 persen.
Kepala Kadisnaker Kota Makassar, Nielma Palamba mengatakan, penyumbang terbesar pengangguran di Kota Makassar karena merupakan ibu kota provinsi.
Tak hanya itu, Kota Makassar juga sebagai kota urban dan menjadi pusat pendidikan di Indonesia timur.
" Kurva turun terus, memang positifnya itu kalau dia satu digit," ucap Nielma.
Penurunan tersebut, kata dia, dipengaruhi oleh program yang dijalankan Pemkot Makassar, khususnya Disnaker dan instansi terkait.
Meski mengalami penurunan, Nielma menargetkan tingkat pengangguran turun lagi menjadi satu digit.
Pasalnya, Nielma mengaku tingkat pengangguran di Kota Makassar pernah berada di angka satu digit yakni 8 persen sebelum terjadinya Covid-19.
" Kalau masih dua digit masih terlalu Kita usahakan dibawah dua digit. Sisa sedikit, Makassar pernah 8 persen tahun 2017-2018 kalau tidak salah," terang Nielma.
Maka dari itu, untuk mencapai target tersebut, Nielma mengaku akan memfokuskan pada meningkatan pengembangan skill agar menghasilkan tenaga kerja berkualitas. Caranya, dengan menggandeng perusahaan dan lembaga pelatihan.
" Perusahaan kini lebih mengutamakan karyawan yang memiliki sertifikasi dibandingkan hanya dengan ijazah," ungkap Nielma.
Nielma mengatakan, pelatihan yang diberikan berbasis kompetensi telah berstandar SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).
Sehingga, Ia berharap alumni dari pelatihan tersebut mendapatkan hasil yang bagus.
" Input jadi peserta sangat ketat, tak serta merta kita latih tanpa peminatan. Kalau bakat dan minat sudah ada kita berharap output akan bagus," tutur Nielma.
Selain itu, ia membeberkan pihaknya melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Balai Besar Pelatihan Kerja (BBLK), beberapa waktu lalu.
MoU untuk dilakukan agar dapat memastikan data warga yang mengikuti pelatihan di BBLK.
" Kita sharing data. Selama ini banyak warga Makassar yang dilatih balai besar tanpa kami ketahui. Sehingga kemarin saya minta untuk sharing data terkait warga Makassar yang sudah ikut pelatihan sertifikasi," tutup Nielma. (Shasa/B)
