"Soal Pilkada dan Pilgub. Saya berharap Pak Gubernur dan seluruh aparat sipil negara Sulawesi Selatan itu harus netral. Terutama Pj-Pj Bupati," katanya.
Sebab diakui Sekretaris DPW Partai NasDem Sulsel itu, manuver politik para Pj Bupati maupun Pj Sekda mulai kelihatan. Itu dirasakan langsung Syaharuddin Alrif yang merupakan bakal calon Bupati Sidrap.
"Karena sekarang sudah ada indikasi Pj melarang camat berkomunikasi dengan para calon, sampai saya juga masuk di masjid Agung Sidrap saja dilarang sama Pj Bupati dan Pj Sekda. Masuk di masjid pun saya diundang resmi tapi dilarang," keluhnya menandaskan.
Sedangkan, Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menginstruksikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas di Pilgub, 27 November 2024 mendatang. Soal jaminan netralitas tersebut, pihaknya akan tegak lurus terhadap regulasi yang ada.
Apalagi kata Zudan, dirinya merupakan Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang membawahi 4,4 juta ASN. Sehingga memahami batasan - batasan ASN apabila terlibat politik praktis.
"Saya mengajak para ASN, terutama profesional, profesional itu bergerak pada makomnya, pada profesinya, profesi ASN itu melayani, menyelesaikan masalah. Kedua, netral itu tidak memihak dan tegak lurus kepada negara," kata Zudan kepada wartawan usai silaturahmi dengan anggota legislatif DPRD Sulsel.
