"Padahal sejak periode pertama sejak terbentuknya di Daerah Sulawesi Selatan periode 2004-2007 lalu, rekam jejak beberapa komisioner terpilih memiliki latar belakang penyiaran, hingga sangat membantu menjaga marwah lembaga penyiaran," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa fungsi KPID Sulsel sebagai regulator dalam mengontrol undang-undang terkait penyiaran harus terus dijalankan oleh mereka yang berkompeten di bidang tersebut.
Rubi menyebutkan bahwa pada periode 2020-2023, komisioner yang berlatar belakang penyiaran dari televisi maupun radio telah menjalankan tugasnya dengan baik.
Menanggapi hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dikeluarkan oleh dewan, Rubi dan organisasinya menolak tujuh nama komisioner terpilih yang dinilai tidak memenuhi kriteria tersebut. Mereka menuntut agar proses uji kelayakan dan kepatutan diulang dan dilakukan secara terbuka.
"Kami menolak ke-7 nama tersebut untuk duduk sebagai komisioner terpilih dari hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dikeluarkan oleh pihak dewan yang terhormat, dan kami meminta uji kelayakan dan kepatutan kepada diulang dan dilakukan secara terbuka," tegas Rubi.
Dalam aksi ini, Organisasi Ruang Jurnalis Perempuan juga menyuarakan pentingnya memperhatikan kepentingan perempuan terkait kebebasan berekspresi, akses informasi, dan edukasi isu-isu seksualitas yang harus diatur dengan bijaksana dalam undang-undang penyiaran.
