"Kami terus memastikan bahwa pelaksanaan penerapan SPBE di pemerintah daerah selaras dengan pemerintah pusat. Kami ingin kolaborasi SPBE benar-benar dapat diimplementasikan untuk pelayanan pemerintah berbasis digital yang lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal," jelasnya.
Arifuddin menambahkan bahwa kenaikan signifikan terjadi pada seluruh domain SPBE, yakni domain kebijakan SPBE dengan nilai 3,00, domain tata kelola SPBE 2,00, domain manajemen SPBE 2,00, dan domain layanan SPBE dengan nilai 3,24.
"Insya Allah, nilai ini akan terus kami perbaiki sehingga ke depan capaian ini mampu dipertahankan bahkan ditingkatkan, agar penerapan SPBE Kabupaten Gowa dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo, saat meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital, menekankan pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Presiden Jokowi juga menyinggung adanya 27.000 aplikasi di lingkup pemerintah yang perlu diintegrasikan.
"Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam 'jalan tol' untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital," ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. "Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama," lanjut Presiden.
