BONE, RAKYATSULSEL - Ketua LMRI Komda Bone, Sri Ritaharty mengungkapkan, bahwa saat ini sejumlah kontraktor di Bumi Arung Palakka harus gigit jari atas pembagian kerja atau paket proyek di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
"Beberapa kontraktor di Bone harus gigit jari karena tidak mendapatkan proyek di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, sebab diduga diambil alih oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Bone," ungkap Sry Ritaharty, kepada RAKYATSULSEL, Selasa (28/5/2024).
Ia menjelaskan, informasi tersebut didapatkannya dari sejumlah kontraktor yang pernah ke KPA mempertanyakan pembagian paket proyek di Dinas Kesehatan Bone dan Dinas Pendidikan Bone.
"Sejumlah kontraktor mengeluh ke saya sehabis dari ketemu KPA. Katanya ada sejumlah paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan atau kontraktor tertentu yang diduga ditunjuk oleh oknum personel Tipikor Polres Bone (Mu, inisial) dan oknum yang diduga mantan Kasi Kejari Bone (WND, inisial)," ujar Sry Ritaharty.
"Para kontraktor tersebut mengaku ke saya bahwa mereka tidak mampu berkompetisi dalam menjalankan usaha jasa dan konstruksi, lantaran adanya oknum APH yang masuk mencampuri urusan pengadaan barang dan jasa," tutur Sry Ritaharty.
"Para kontraktor tersebut akhirnya memilih menghindari paket pekerjaan karena mereka takutnya mendapatkan surat panggilan untuk diperiksa," lanjut Sry Ritaharty.
