BANTAENG, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng berkolaborasi dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta Bank BNI menggelar Sosialisasi Edukasi Keuangan bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng. Peserta diisi oleh Kepala Kelurahan Lurah, Kepala Desa, Nelayan, Petani dan UMKM Bantaeng. Sosialisasi tersebut dilangsungkan di Aula Pertemuan Hotel Ahriani, Kecamatan Bantaeng, Kamis (30/5).
Sosialisasi ini dilaksanakan mengingat pentingnya mengelola keuangan demi masa depan. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan aktivitas Perencanaan Keuangan (Financial Planning).
Jika Inklusi Keuangan diiringi dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat akan bijak serta dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan termasuk dalam berinvestasi dan mengelola aset keuangan mereka. Hal itu akan berdampak pada peningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plh Sekretaris Daerah Bantaeng, Muh Rivai Nur. Dalam sambutannya dia menyampaikan harapan agar melalui kegiatan itubke depannya dapat lebih mengupayakan terealisasinya program-program yang mendukung peningkatan akses keuangan kepada masyarakat.
"Karena Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki kebijakan pro rakyat serta bisa menjalankan program yang mendorong sektor riil sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat kepada masyarakat terhadap inklusi keuangan," kata dia.
Sementara itu, Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Amiruddin Muhidu mengatakan, Lurah dan Kades menjadi sasaran sosialisasi dengan pertimbangan memiliki kedekatan emosional dengan warga dalam melakukan pemberdayaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Sehingga warga bisa lebih terbuka untuk berdiskusi dan menyampaikan hal-hal yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Besar harapan kami agar kegiatan Literasi Inklusi Keuangan di Kabupaten Bantaeng ini dapat memberikan banyak manfaat, sehingga pemahaman dan akses peserta terhadap produk dan layanan jasa keuangan semakin meningkat, dan kita bisa terhindar dari kerugian akibat kelalaian kita dalam berinvestasi di perusahaan yang tidak legal," katanya.
Seperti diketahui bersama, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ke empat yang dilakukan OJK pada 2022. OJK telah mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan Masyarakat Indonesia, yang menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan tingkat inklusi sebesar 85,10 persen di 2022.
Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat literasi keuangan masyarakat sebesar 36,88 persen dan tingkat inklusi keuangan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 88,57 persen di 2022. (Jet)
