MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Pemerintah Kota (Pemkot), BMKG dan stakeholder terkait duduk bersama membahas mitigasi dampak kekeringan.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Amson Padolo menyampaikan, pemerintah se-Sulsel duduk bersama membahas mitigasi kekeringan itu merujuk pada Fenomena El Nino pada tahun 2023 lalu.
Ia menyampaikan, masing-masing pemerintah daerah membawa instrumen pemerintah yang memiliki peran dalam mitigasi kekeringan, baik para perusahaan pengelola air sampai pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Ia memaparkan, pada pertemuan itu masing-masing pemerintah stakeholder terkait memaparkan potensi dan peran masing-masing terkait antisipasi kekeringan di Sulsel.
“Belajar dari El Nino tahun lalu, kalau kita mau melakukan mitigasi terkait dengan bencana, ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti dari data yang diberikan oleh BMKG,” ungkapnya saat diwawancara Rakyat Sulsel, Jumat (31/5/2024).
Ia menuturkan, dampak buruk kekeringan sendiri tentu tak hanya merujuk pada satu sektor saja, tentu akan merembes pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik ketersediaan air bersih untuk masyarakat pun pada sektor pertanian.
Mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo-SP) Sulsel itu menuturkan, meski belum ada data menyeluruh terkait dengan daerah yang dipastikan akan mengalami kekeringan untuk beberapa waktu kedepan, namun daerah yang selalu menjadi langganan dampak kekeringan mesti melakukan antisipasi sedini mungkin.
“ini kita belum melihat secara keseluruhan untuk daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, kalau dari peta wilayah kita kan yang sering mengalami kekeringan adalah Kabupaten Jeneponto dan Takalar,” ungkapnya.
