Terakhir, Pj Gubernur Sulsel menginstruksikan setiap TPID untuk menyusun program pengendalian inflasi jangka pendek, menengah, dan panjang, khususnya untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan.
Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda pada kesempatan ini memaparkan kondisi perekonomian di Sulawesi Selatan, termasuk kondisi inflasi, dan juga terkait dengan perkembangan investasi.
Dirinya juga menyampaikan beberapa poin penting terkait strategi pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan:
- Penguatan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CPBD): Pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan intervensi kebijakan untuk memperkuat CPBD guna mengantisipasi risiko kenaikan harga beras hingga akhir tahun. Saat ini, CPBD per Mei 2024 baru mencapai 23,41% dari kondisi ideal.
- Penerapan Mini Distribution Center (MDC): Penerapan MDC telah terbukti efektif di Kota Makassar, Parepare, dan Bulukumba. Ke depan, implementasi MDC akan diperluas ke lima kota Indeks Harga Konsumen (IHK) lainnya di Sulawesi Selatan.
- Dukungan Program Ketahanan Pangan: Bank Indonesia terus mendukung program ketahanan pangan melalui berbagai inisiatif, seperti implementasi Gerakan Tanam Cabai, Gerakan Petani Rewako (modern), dukungan sarana-prasarana pertanian hortikultura, serta penyusunan Digitalisasi Neraca Pangan untuk memonitor stabilitas pasokan pangan di tingkat kabupaten/kota.
"Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, serta mengantisipasi potensi risiko inflasi di Sulawesi Selatan," harapnya.
