MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan akan menjadi kunci peta koalisi pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan, 27 November nanti.
Kedua partai ini tak punya kader internal yang layak diandalkan sehingga akan menjadi rebutan dari figur-figur eksternal yang berpotensi menjadi bakal calon gubernur.
Mengontrol masing-masing delapan kursi di Parlemen Sulsel, membuat PKB dan PPP akan dibanderol dengan harga yang cukup mahal.
Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal mengatakan, hingga saat ini, sudah ada enam figur sudah mendaftar di PKB sebagai bakal calon Gubernur 2024.
Mereka yakni Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Danny Pomanto, Andi Muhammad Bau Mappanyukki, Andi Sudirman Sulaiman, Annar Sampetoding, dan Adnan Purichta Ichsan.
Dari enam yang mendaftar itu tiga figur yakni IAS, Danny, dan Andi Muhammad telah mengembalikan formulir. Bahkan IAS dan Danny telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPP PKB, pekan lalu.
Menurut Haekal, dari hasil uji kelayakan itu, DPP akan menentukan figur yang akan mendapat rekomendasi untuk diusung.
Dia mengatakan, DPP juga mempertimbangkan beberapa variabel untuk mengusung calon seperti gambaran survei mengenai peluang keterpilihan serta janji kontribusi ke partai PKB bila terpilih kelak.
"Variabel lain adalah mengenai gagasan dan visi misi dalam mengembangkan daerah," ujar dia.
Ia meyakini para bakal calon memiliki kapasitas dan kapabilitas sehingga sampai saat ini belum ada figur yang mengantongi rekomendasi. Dia mengatakan, proses pendaftaran figur akan ditutup tiga pekan sebelum pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum.
Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad mengatakan, semua figur yang mendaftar di PKB Sulsel, memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan rekomendasi.
Menurut dia, semua partai punya ukuran masing-masing dalam menilai calon yang punya visi, kapasitas, dan jam terbang untuk kepentingan masyarakat.
Adapun Ketua PPP Sulsel Imam Fauzan menyebutkan saat ini sudah ada beberapa kandidat calon Gubernur Sulsel telah mengambil formulir untuk mengendarai partai pemilik 8 kursi di parlemen ini. Mereka adalah Danny Pomanto, Ilham Arief Sirajuddin, Annar Sampetoding, Andi Sudirman Sulaiman, dan Andi Muhammad.
“Tapi kami masih membuka penjaringan untuk calon gubernur sampai akhir bulan ini,” kata Imam.
Soal tidak ada kadernya yang dia siapkan, anggota DPRD Sulsel tidak mempermasalahkan. “Tidak masalah karena itu bukan suatu keharusan untuk mendorong kader tapi kami lihat bagaimana usungan kami memiliki potensi bisa menang,” ujar dia.
Imam juga menyebutkan kandidat yang bakal diusung yakni yang memperhatikan partai tersebut dalam menghadapi pemilu 2029.
“Salah satu syarat untuk kami usung bagaimana bisa membantu PPP jauh lebih besar pada Pemilu 2029 nanti,” imbuh dia.
Diketahui dua partai Islam ini sejak pelaksanaan Pilgub 2013, PKB dan PPP tidak pernah mengusung kader internal mereka. Dua partai ini hanya sebagai pengusung. PPP sebagai partai tertua selalu mengalami tren peroleh kursi di DPRD Sulsel, Pileg 2009 (5 kursi), Pileg 2014 (7 kursi), Pileg 2019 (8 kursi) dan Pileg Februari 2024 kembali mempertahankan kursi sekaligus meraih kursi pimpinan DPRD.
Sementara PKB Pileg 2009 (1 kursi), Pileg 2014 ( 4 kursi), Pileg 2019 (8 kursi) dan Pileg Februari 2024, PKB tetap meraih 8 kursi sekaligus masuk unsur kursi pimpinan.
Belum adanya sikap PKB dan PPP dinilai pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, Andi Ali Armunanto, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya dikarenakan sejak awal dua partai ini tidak menampilkan kader-kadernya yang potensial untuk diusung pada Pilgub Sulsel.
"Pertama karena sejak awal tidak punya figur internal untuk diusung. Mungkin juga karena dari awal tidak ada kadernya yang menonjol, ataupun dari awal tidak bekerja untuk Pilgub Sulsel," ujar Andi Ali.
Menurut Andi Ali, selama ini PKB dan PPP memang hanya terlihat fokus bekerja untuk Pilwalkot maupun Pilkada di kabupaten yang ada di Sulsel. Namun posisi strategisnya pada Pilgub disebut sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam menarik partai-partai lainnya berkoalisi.
Meski tak punya kader untuk diusung, dua partai ini disebut tetap bisa tampil dalam proses Pilgub Sulsel.
"Posisi strategisnya ini menjadi peluang dan bargaining untuk dimanfaatkan menarik partai lain yang punya calon yang kuat. Bargaining posisi yang kuat ini bisa membuat salah satu poros," ujar dia.
"Mereka juga punya banyak pilihan dan posisi kuat terhadap partai-partai lain, PDIP misalnya, Gerindra ataupun Golkar. Karena kursi mereka sangat dibutuhkan partai ini ketika mau maju mencalonkan kader internalnya atau kandidat yang diusung," sambung Andi Ali.
Kondisi kedua partai yang sangat dibutuhkan partai-partai lain juga disebut termasuk salah satu alasan kenapa terkesan "jual mahal" dalam Pilgub Sulsel.
Bahkan, kata Andi Ali, partai sekelas Nasdem yang secara mandiri bisa mengusung kadernya sendiri maju di Pilgub Sulsel tanpa sokongan partai lain tetap membutuhkan PPP dan PKB.
"Karena untuk menciptakan koalisi gemuk itu harus memblok kandidat-kandidat lain lewat partai. Sehingga kehadiran PPP dan PKB sangat dibutuhkan, apalagi kalau berhadapan seperti Golkar, Gerindra, dan PDIP yang memang sangat membutuhkan dukungan partai lain untuk menciptakan sarat minimal pencalonan," ujar dia.
Direktur Nurani Strategic Nurmal Idrus melihat tidak semua partai menyiapkan kader mereka karena perolehan kursi tidak berkolaborasi dengan kader yang ingin berkontestasi.
“Kalau jumlah kursi tidak berkorelasi dengan kader yang kemungkinan ingin berkontestasi karena jumlah kursi perolehan pemilu, sementara Pilkada membutuhkan figur yang cukup bagus,” kata Nurmal.
Sehingga, kata dia, parpol peraih banyak kursi dia memiliki banyak kader yang bisa diusung.
“Hitung-hitungan partai juga sudah jelas, kalau mau bertarung banyak yang bisa didorong tapi potensinya juga mereka hitung, sehingga bisa memilih kader eksternal,” ujar Nurmal.
Sehingga, kata dia, saat ini setiap parpol membutuhkan kaderisasi yang kuat agar Pilkada maupun Pilgub bisa menyiapkan kader terbaik mereka. Apalagi partai merupakan sarana kaderisasi dan mencari pemimpin.
“Ketika tidak ada kader itu berarti sinyal ada masalah pada kaderisasi mereka. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi partai agar nantinya ada kader bisa bersaing,” kata Nurmal. (suryadi-fahrullah-isak Pasa'buan/C)
