MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Sejumlah petahana memastikan tidak berganti pasangan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November nanti. Tak adanya rivalitas dan kemesraan yang tetap terbangun dalam satu periode kekuasaan membuat para petahana tersebut merasa nyaman untuk melanjutkan kebersamaan.
Pun, beberapa pasangan kepala daerah lainnya memilih 'pisah ranjang' untuk menjajaki periode kedua. Hubungan yang tak harmonis dan munculnya 'dua matahari' kerap menjadi faktor pemicu. Lantas, bagaimanakah kans petahana yang memilih setia berpasangan maupun yang menempuh jalur politik masing-masing pada pilkada mendatang?
Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Bulukumba, Edy Manaf menyatakan memilih tetap akan berpasangan dengan Andi Muchtar Ali Yusuf pada pilkada mendatang. Menurut dia, hubungannya selama ini dengan bupati terjalin sangat baik dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kami selalu membagi tugas dalam menjalankan pemerintahan," ujar Edy seusai mengikuti uji kelayakan di kantor PDIP Sulawesi Selatan, pekan lalu.
Pernyataan Edy tersebut sekaligus merespons Andi Muchtar yang memberikan sinyal kembali menggandeng dirinya di Pilkada Bulukumba. “Wakil saya (Edy Manaf), kan, baik. Tidak ada masalah,” kata Muchtar, beberapa waktu lalu.
Muchtar membantah kalau dirinya akan mengganti pasangan untuk mengadu peruntungan kali kedua di Bulukumba. Dirinya membantah dan tidak pernah mengeluarkan pernyataan untuk mencari sosok pengganti Edy sebagai bakal calon wakil bupati.
Kepala daerah yang dipastikan tak berganti pasangan adalah Chaidir Syam dan Suhartina Bohari di Kabupaten Maros. Pasangan ini telah mengantongi rekomendasi dari Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai NasDem.
"Inshaallah saya bersama bu wakil akan tetap bersatu dan tetap akan melanjutkan pembangunan ke depannya," ujar Chaidir.
Ketua DPD PAN Maros juga menyebutkan dirinya telah memohon dukungan partai agar bisa tetap maju bersama Suhartina Bohari. Apalagi, masyarakat masih menginginkan pasangan tersebut berlanjut.
"Saya bersama ibu wakil bupati saat ini sudah menjalankan pemerintahan di Maros secara baik dan kepemimpinan yang sangat kompak. Sehingga kami juga mohon dukungan baik ke partai dan masyarakat untuk melanjutkan kepemimpinan bersama ke depannya," imbuh dia.
Di Luwu Timur, Budiman Hakim dan Akbar Andi Leluasa mendapat rekomendasi dari PDP untuk melanjutkan kepemimpinan di periode kedua. Budiman adalah Ketua PDIP Lutim. sedangkan Akbar merupakan politisi Golkar yang menjadi pengganti antarwaktu wakil bupati.
Pada Mei lalu, saat mengembalikan formulir bakal calon wakil bupati di PDIP Luwu Timur, Akbar menyatakan kesiapannya untuk kembali menjadi wakil bupati dari Budiman.
"Insyaallah, saya siap kembali jadi wakil Pak Budiman," ujar Akbar.
Budiman pun menyanjung Akbar sebagai wakil bupati yang loyal selama bersama dirinya dalam kurun waktu enam bulan ini.
"Andi Akbar ini enam bulan jadi wakil saya, macca (pintar) jadi wakil, sabar, kalau tidak sabar berkelahi dengan bupati, dia mau belajar, Insya Allah lebih baik ke depan," imbuh Budiman.
"Kalau saya puji wakil saya begitu, berarti ada kebaikan, tidak perlu saya bahasakan vulgar karena ini politik," sambung dia.
Budiman pun menegaskan kepada para pengurus dan simpatisan untuk memenangkan pasangan ini pada Pilkada 2024.
"Mari menangkan pilkada, bismillah," kata Budiman.
Sementara itu, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera telah merekomendasikan untuk tetap mengusung Amran Mahmud-Amran di Pilkada Wajo. Duo Amran juga segera menggelar deklarasi tagline Pammase Jilid II. Pada Pilkada Wajo 2018, duo Amran berhasil menjadi pemenang dengan perolehan suara sebanyak 130.035 atau persentase 57,95 persen.
Pilih Berpisah
Bila sebagian petahana tetap mempertahankan pasangan di pilkada nanti, maka sebagian lainnya memilih untuk melakukan pergantian. Ilham Syah Azikin, misalnya. Pertahanan bupati Bantaeng itu tak lagi meminang Sahabuddin yang mendampingi selama lima tahun di periode pertama. Ilham akan berpasangan dengan politikus Partai Amanat Nasional Nurkanita Maruddani Kahfi. Pasangan ini telah mengantongi rekomendasi dari Partai NasDem dan PAN.
Adapun Sahabuddin akan menjadi calon wakil bupati dari Fathul Fauzi Nurdin alias Uji. Ketua Partai Keadilan Sejahtera Bantaeng itu menjajaki koalisi dengan Partai Golkar yang memberi surat tugas kepada Uji Nurdin sebagai bakal calon bupati di Bantaeng. Pasangan Uji Nurdin-Sahabuddin (Uji-Sah) akan menjadi penantang paling kuat bagi pasangan Ilham-Nurkanita.
Sahabuddin mengamini dan menyatakan sudah membangun komitmen dengan keluarga Uji untuk bersama-sama di Pilkada Bantaeng 2024. Apalagi pemilih PKS, kata dia, memintanya berpaket dengan putra mantan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, itu.
"Memang pemilih PKS itu mengarahkan memang ke Uji, karena jasa-jasa Pak Prof (NA) selama memimpin Kabupaten Bantaeng. Jadi jasa-jasa Pak Prof membangun Bantaeng 2 periode sangat berkesan di masyarakat Bantaeng," imbuh Sahabuddin, beberapa waktu lalu.
"Khusus konstituen kurang lebih 19 ribu suara PKS di Bantaeng, mengarahkan kita untuk berpaket dengan anaknya Pak Prof. Kami hanya menyerap aspirasi dari masyarakat, eksisnya suatu partai selama bersatunya langkah dan suara konstituennya," sambung dia.
Berkat aspirasi masyarakat itu, kata Sahabuddin, komunikasi dengan Nurdin Abdullah dan Uji makin intens. Kedua pihak sepakat untuk sama-sama berpaket di Pilkada Bantaeng 2024.
Mantan Wabup Bantaeng ini melanjutkan, baik ia dan Uji sama-sama membawa partai sehingga paket komplit. Ia dengan PKS yang memiliki 5 kursi, dan Uji dengan Golkar yang mempunyai 4 kursi. Sahabuddin mengklaim, deklarasi paket Uji-Sah bisa segera digelar setelah rekomendasi partai keluar. Minimal Golkar dan PKS.
"Dan itu sudah berproses di DPW dan DPP. Kami sisa menunggu saja rekomendasi masing-masing, kalau itu sudah keluar, maka kami akan langsung deklarasi," imbuh Sahabuddin.
Sementara itu, petahana bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid juga ganti pasangan pada pilkada nanti. Partai NasDem telah memberi rekomendasi kepada Irwan untuk berpasangan dengan Sudirman Bungi. Pada Pilkada lima tahun lalu, Irwan berpasangan dengan Alimin.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Profesor Firdaus Muhammad mengatakan petahana yang kembali berpasangan di pilkada mendatang menunjukkan pemerintahan yang dijalankan selama ini bisa berjalan dengan sejalan dan harmonis. Selain itu, kata dia, kinerja yang ditunjukkan oleh pasangan tersebut kepada masyarakat menjadi modal untuk dilanjutkan pada periode selanjutnya.
"Dengan modal kinerja itu, mereka yakin akan terpilih kembali," ujar Firdaus.
Namun, sambung Firdaus, kinerja dan performa petahana yang bagus bukan menjadi garansi untuk terpilih kembali. Alasannya, kata dia, boleh jadi pasangan petahana tersebut mendapatkan penantang yang lebih kuat dan bisa mempengaruhi masyarakat yang menginginkan perubahan.
Lebih jauh Firdaus menilai, bagi pasangan yang memutuskan untuk berpisah pada pilkada mendatang dipicu oleh visi dan misi yang sudah tidak sejalan. Dia mengatakan, antara bupati dan wakil bupati masing-masing sudah berebut pengaruh.
"Yang jelas kunci kemenangan bagi petahana yang tetap bersama maupun yang pisah adalah kemampuan dalam memberi pengaruh dan meyakinkan masyarakat dengan program, ketokohan, jejaring, serta dukungan finansial yang kuat," ujar Firdaus.
DP4 Sulsel 6.697.954 Jiwa
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, telah menerima Daftar Pemilih Potensial Pemilu dan Pemilihan (DP4) untuk pilkada serentak. Anggota KPU Sulsel, Romy Harminto mengatakan, DP4 telah diserahkan Kemendagri ke KPU RI pada Mei 2024 kemudian didistribusikan ke KPU Provinsi dan kabupaten/kota.
"Sulsel capai 6.697.954 Jiwa. DP4 inilah yang menjadi dasar untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) nanti," kata Romy.
Dia mengatakan, pihaknya melakukan penelitian DPT yang akan dimulai bulan ini. "DP4 Sinkronisasi rekap KPU RI. Kemudian dimulai dari Juni. KPU semua daerah melakukan tahapan pantarlih (panitia pemutakhiran data pemilih) terlebih dahulu, lalu coklit ke rumah-rumah calon pemilih," ujar dia.
Dia menjelaskan, pihaknya tengah melakukan pemetaan terhadap tempat pemungutan suara. Sebab, kata Romy, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan bupati 2024, terdapat 600 DPT yang akan melakukan pencoblosan di dalam satu TPS.
"Jadi saat ini, KPU melakukan pemetaan TPS. Sesuai dengan arahan KPU RI, untuk TPS di Pilkada, maksimal 1 TPS menjadi 600 pemilih. Di Pemilu 2024, 1 TPS maksimal 300," beber dia.
Romy mengatakan, KPU Sulsel mengestimasi jumlah pemilih yang akan menyalurkan hak pilih di TPS pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel mencapai 600 pemilih merujuk pada Daftar Pemilih Potensial Pemilu dan Pemilihan (DP4) sebanyak 6.697.954 jiwa yang kini sedang disinkronisasi.
Mengenai dengan pembentukan Pantarlih, kata dia, dilaksanakan pada Juni 2024 setelah proses perekrutan badan ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan-desa.
"Ini baru pemetaan, nanti setelah pemetaan dan ada titik koordinat baru turun Pantarlih untuk mencoklit. Bulan ini dibentuk setelah itu Juli baru jalan," ujar Romy.
Dia menjelaskan, regulasi Pantarlih pada Pilkada untuk melaksanakan coklit berbeda dengan Pemilu 2024. Kalau jumlah pemilih TPS di angka 400 ke atas maka ada dua petugas Pantarlih sedangkan di bawah 400 itu hanya satu petugas pantarlih.
"Kalau cuman 400 pemilih hanya satu, tapi kalau di atas 450-500 pemilih pasti dua pantarlih. Estimasi 600, tapi kita tidak bisa dipaksakan 600 pemilih, siapa tahu ada pemilih jauh domisilinya. Untuk jumlah TPS pasti berkurang, dulu kan 300 pemilih satu TPS (Pemilu), sekarang 600 pemilih (Pilkada)," imbuh dia.
Mengenai DP4 dari Kemendagri, merupakan data dari Pemprov Sulsel. Data 6,6 jutaan DP4 itu disinkronkan ke DPT. Jadi, data yang ada di DPT tidak ada di DP4, itulah yang disinkronisasi datanya.
"Hasilnya itu menjadi daftar pemilih, kemudian data ini dicoklit. Setelah coklit menjadi Data Pemilih Sementara atau DPS, tapi itu dilaksanakan berjenjang hingga ditetapkan menjadi DPT Pilkada," ucap dia.
Terpisah, KPU Luwu, bakal merekrut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pilkada 2024. Pantarlih akan ditugaskan untuk coklit data pemilih.
Komisioner KPU Luwu, Harianto mengaku jumlah pantarlih yang akan direkrut berkurang dibanding Pemilu. Kendati demikian, data yang diusulkan KPU Luwu masih akan dicermati di tingkat pusat.
"Kami usulkan untuk Pantarlih yang bertugas di Pilkada ini sebanyak 1.093 orang. Sedangkan, TPS yang memiliki pemilih di bawah 400 orang akan diisi satu Pantarlih," kata Harianto.
Sedangkan KPU Kota Makassar berharap partisipasi pemilih di Pilwalkot Makassar 2024 meningkat dibanding Pilwalkot Makassar 2020 lalu. Koordinator Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Makassar Abdi Goncing mengatakan, pada Pilwalkot Makassar 2020 lalu, partisipasi pemilih berada di angka 59 persen. Pada Pilwalkot Makassar 2024, pihaknya menargetkan partisipasi pemilih mencapai 65 persen. Abdi memandang angka ini sudah lebih dari cukup dalam konteks penyelenggaraan Pilwalkot Makassar 2024.
"Kami tidak muluk-muluk soal target partisipasi. Kalau menarget tinggi takutnya tidak sampai di situ. Kita target naik 5 persen. Pada 2020 masih suasa covid. Sekarang sudah tidak ada makanya kita upayakan partisipasi masyarakat meningkat," ujar Abdi.
Bagi KPU Makassar, meningkatkan partisipasi pemilih di Pilwalkot Makassar bukanlah perkara mudah. Abdi mengatakan ada banyak tantangan yang harus dihadapi karena partisipasi pemilih di Pemilu 2024 dan Pilwalkot berbeda.
Di Pemilu 2024, ada banyak peserta pemilu yang terlibat baik di Pilpres maupun di Pileg 2024. Hal tersebut memudahkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Berbeda dengan di Pilwalkot Makassar yang hanya mengandalkan kandidat dan tim sukses.
"Kalau pilwali dan pemilu tidak berbanding lurus angka partisipasi karena tidak ada peserta pemilu parpol. Yang bekerja hanya kandidat dan timses. Ini yang jadi alasan kami kenapa mematok di angka 65 persen," kata Abdi.
Meski menargetkan angka partisipasi 65 persen, namun KPU Makassar berharap ada kesempatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih lebih dari 65 persen. "Alhamdulillah kalau bisa melewati 65 persen partisipasi pemilih," tambah Abdi.
Dalam penyelenggaraan Pilwalkot Makassar 2024, KPU Makassar juga berharap pesta demokrasi ini tak hanya diselenggarakan oleh KPU saja. Namun juga dibutuhkan partisipasi seluruh pihak untuk menyukseskan hajatan 5 tahunan ini.
"Kami mengharapkan bahwa Pilwali bukan hanya diselenggarakan KPU tapi juga diselenggarakan oleh warga Makassar maka kita juga mengajak warga untuk berperan serta aktif pada seluruh tahapan sampai 6 bulan kedepan sampai penetapan calon terpilih," jelas Abdi. (fahrullah-isak pasa'buan/C)
