BANTAENG, RAKYATSULSEL - Desa Bonto Jai yang terletak di Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng diusulkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama 21 desa lainnya menjadi Desa Antikorupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menyusul Desa Pakkatto, Kabupaten Gowa yang lebih dulu menjadi desa percontohan. Desa Bonto Jai menjadi satu-satunya yang berasal dari Kabupaten Bantaeng.
Desa Antikorupsi merupakan program inovatif yang berpotensi mengubah paradigma dalam upaya memerangi korupsi di tingkat desa, dengan tujuan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Kepala Desa Bonto Jai, Amiluddin mengatakan, desa yang dipimpinnya diusulkan dan akan menjadi percontohan untuk dibina KPK. Kamis 13 Mei lalu, Amiluddin bersama sejumlah stakeholder diundang ke Kantor Gubernur Sulsel, Makassar untuk menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Perluasan Desa Antikorupsi.
"Dua hari yang lalu, saya bersama perwakilan Inspektorat, Dinas PMD dan Dinas Kominfo Bantaeng diundang menghadiri Bimtek yang narasumbernya berasal dari KPK. Untuk tahap awal ini yang didorong adalah Desa Bonto Jai, tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada yang mewakili setiap kecamatan ada satu desa yang mewakili, dan menurut penjelasan pada saat bimtek semua desa akan menjadi desa anti Korupsi. Jadi Desa Bonto Jai adalah pilot project atau percontohan," kata kepala desa bergelar magister manajemen itu, Sabtu (15/6).
Alumni Jurusan Ekonomi Pembangunan INTI 2012 itu menjelaskan, kelebihan Desa Antikorupsi kedepannya akan diberikan pengetahuan jenis-jenis korupsi. Dari yang awalnya kurang paham hingga memahami perilaku korupsi.
"Kelebihan Desa Antikorupsi ini, desa akan diberikan pengetahuan tentang jenis-jenis korupsi. Tentu kita yang di desa yang awalnya kurang paham nantinya akan lebih paham terkait korupsi. Termasuk jenis korupsi yang mungkin memang tidak ada niat atau sebenarnya dia tidak tahu bahwa perilaku itu adalah korupsi," kata dia.
Dengan adanya program Desa Antikorupsi, kepala desa dua periode ini berharap kedepannya dapat lebih memahami pengelolaan anggaran desa dengan baik. Desa Bonto Jai juga sejauh ini telah menjadi percontohan desa digital program dari Kementerian Desa.
"Jadi kita akan lebih memahami pengelolaan anggaran yang lebih baik. Yang hadir pada saat bimtek ada saya sebagai kepala desa, perwakilan Inspektorat sebagai pemeriksa internal, Dinas PMD sebagai pembina di daerah dan Dinas Kominfo karena ini berkaitan dengan digitalisasi. Apalagi di Bantaeng ada 30 desa percontohan desa digital dari Kementerian Desa dan Desa Bonto Jai termasuk sebagai desa digital. Kita harapkan program ini akan terkoneksi dengan adanya Desa Antikorupsi dari KPK," kata dia.
Untuk diketahui dari informasi yang diperoleh, Desa Bonto Jai memiliki 1.984 penduduk dengan luas wilayah 363 Hektare yang terbagi dalam tiga dusun. Dusun Tino, Dusun Pati dan Dusun Mattoanging. Desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Jeneponto.
Sejak dipimpin Amiluddin pada 2017, Desa Bonto Jai masuk dalam nominasi Desa Program Kampung Iklim 2022 nasional yang menjadi indikator penilaian Adipura. Juara tiga lomba desa kategori pemberdayaan masyarakat yang digelar oleh Kementerian Desa 2018.
Juara satu lomba desa kategori pemberdayaan masyarakat tingkat Sulsel 2018 dan juara tiga lomba perpustakaan desa tingkat provinsi Sulsel 2020. Desa Bonto Jai juga telah menerbitkan buku dengan judul 'Menulis Desa, Membangun Indonesia'. Merupakan kumpulanh tulisan sudut pandang warga desa yang selama ini berkontribusi pada pembangunan negara.
Warga Desa Bonto Jai juga difasilitasi kegiatan positif seperti senam sehat setiap minggu, perbaikan baca Alquran bagi orang dewasa dan pemanfaatan pemanfaatan pekarangan produktif. Berkat sinergi yang baik, pada 2023, mendapat bantuan Penyediaan prasarana, Sarana serta utilitas (PSU) Air Siap Minum (Arsinum) dari Pemprov Sulsel bekerja sama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (Jet)
