Djufryhard juga merekomendasikan adanya kelembagaan ekonomi yang mandiri dan kuat di tingkat desa, seperti koperasi, serta pembangunan sarana prasarana untuk meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil panen kebun merica.
"Sehingga menghasilkan lada berkualitas baik dan mendorong lahirnya rumah produksi turunan produk lada untuk menaikkan harga jual dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat," tuturnya.
Untuk masyarakat di lima desa lingkar tambang PTVI Blok Tanamalia, Djufryhard meminta kesediaan mereka untuk duduk bersama PTVI dan membicarakan kesepahaman serta kesepakatan pengelolaan perkebunan merica yang beririsan dengan blok tambang PTVI.
Ini melalui model kemitraan yang difasilitasi oleh organisasi independen dalam tata kelola lahan perkebunan merica dan menerima program pemberdayaan serta pendampingan dari PTVI.
"Bersama parapihak memastikan lahirnya kelembagaan ekonomi di tingkat desa yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi secara baik dan berkelanjutan," tambahnya.
Rekomendasi ketiga ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memposisikan diri sebagai mediator dalam membangun dialog terbuka antara masyarakat dengan PTVI guna menyelesaikan konflik tata kelola lahan di Blok Tanamalia.
"Rekomendasi kepada Pemkab Luwu Timur diharapkan bisa mendorong lahirnya sistem kemitraan pengelolaan kawasan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mitigasi konflik tata kelola sumber daya alam," jelasnya.
