Hasil Pemilu Jadi Tolak Ukur IKP Pilkada Serentak

  • Bagikan
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty saat memberikan arah pada kegiatan pemetaan kerawanan Pemilu serentak 2024 di Hotel Aryaduta Makassar, Kamis (20/6/2024)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI saat ini sementara menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) kemarin salah satu tolak ukur Bawaslu.

"Dalam analisa akan digunakan, karena analisis yang digunakan untuk pemetaan ini harus aktual. Tentu potret Pemilu 2024 akan dilihat," kata Komisioner Bawaslu RI, Lolly Suhenty saat ditemui di sela-sela kegiatan pemetaaan kerawanan Pemilu serentak 2024 di Hotel Aryaduta Makassar, Kamis (20/6/2024)

Dirinya menyebutkan pihaknya akan merilis sekitar bulan Agustus nanti.

"Intinya sebelum tahapan pendaftaran Pilkada,"lanjutnya.

Khusus di Sulsel, kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI ini, Sulsel itu menunjukkan kerja-kerja baik dari Bawaslu.

"Kalau kita merujuk pada IKP 2022 yang diluncurkan Bawaslu untuk Kerawanan Pemilu dan Pilkada, posisi Sulsel itu rawan rendah. Tetapi mereka mereka tetap kencang melakukan upaya pencegahan tidak terlena dengan status rawan rendah Artinya Bawaslu Sulsel sangat aktif melakukan pencegahan dan menjadi 3 terbesar yang aktif melaporkan pelanggaran secara online ke Bawaslu RI," ujarnya.

Selanjutnya, kata dia dalam konteks ini juga bahwa penindakan yang dilakukan untuk menangani dugaan pelanggaran itu juga tinggi di Bawaslu Sulsel.

"Dilihat dari temuan-temuan Bawaslu Sulsel. Temuan itu kan berarti Bawaslu Sulsel sangat aktif. Artinya pencegahan dan penindakannya juga kuat," lanjutnya.

Dalam penyusunan IKP kata dia, pemetaan Kerawanan ini nanti akan berbeda-beda setiap provinsi.

"Sulsel akan beda dengan Sulbar, Sulteng, dan provinsi-provinsi lain, karena bisa saja nanti instrumennya nanti mengalami pengembangan-pengembangan dan itu sangat kontekstual," tuturnya.

Untuk atensi khusus untuk Sulsel, Lolly menyebutkan hasil evaluasi dan refleksi menunjukkan bahwa masyarakat belum menerima informasi dengan baik.

"Bagaimana jenis-jenis pelanggaran, bagaimana mekanisme pelanggaran, termasuk mekanisme orang melaporkan pelanggaran. Dalam situasi ini kami memahami bahwa edukasi harus terus menerus dilakukan oleh Bawaslu. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi dan sebagainya," bebernya.

Dirinya juga menyebutkan saat ini jajaranya hanya lebuh melakukan pencegahan dikuatkan untuk mengedukasi warga. (Fahrullah/B)

  • Bagikan