MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi selatan masih menjadikan Politik uang dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai ancaman pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 nanti.
Ini berdasarkan hasil penangan pelanggaran saat Pemilihan Legislatif (Pileg) kemarin dimana ada beberapa daerah yang telah ditangani netralitas ASN dan politik uang.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan jika Pemilu kemarin, Sulawesi selatan masuk dalam rawan rendah. Namun fakta dalam pencegahan sangat tinggi. Dari aspek pencegahan ada sekitar 8.863 setiap tahapan berjalan dan ada 2.704 imbauan.
"Penangan pelanggaran juga tinggi, pidana 69 kasus dan paling kuat netralitas ASN dan politik uang," kata Mardina Rusli saat memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi instrumen pemetaaan kerawanan Pemilu serentak 2024 di Hotel Aryaduta Makassar, Kamis (20/6/2024).
Momentum Pilkada serentak ini, kata dia menjadi intropeksi bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/kota khususnya di Sulawesi selatan. Apalagi kata dia Pemilu kemarin ada beberapa penanganan pelanggaran ASN di beberapa daerah dan politik uang.
Politik uang itu terjadi di Kabupaten Bulukumba, Luwu Timur, Pangkep Tana Toraja, Kota Palopo dan Makassar. Sementara Netralitas ASN terjadi Bantaeng, Takalar, Pinrang, Tana Toraja dan Kota Palopo.
"Artinya meski pencegahan kami lakukan dengan imbauan, melakukan penguatan ke masyarakat tidak bisa kita rapikan penangan pelanggaran kita harus memaksimalkan," ujarnya.
Menghadapi Pilkada serentak ini, Bawaslu Sulsel akan memaksimalkan kerja-kerja pengawasan dalam penanganan pelanggaran dan pencegahan.
"Jadi saat ini kita lakukan mitigasi resiko, agar tidak terjadi lagi, sehingga indeks kerawanan ini akan menjadi pemetaan, daerah mana tinggi politik uang dan netralitas ASN," tuturnya.
"Jadi kami akan membangun kegiatan kesadaran masyarakat untuk anti politik uang dan itu kami akan maksimalkan karena beberapa daerah sudah kita membentuk desa sadar politik uang dan formulasi apa kira-kira untuk memberikan edukasi kepada masyarakat," jelasnya. (Fahrullah/B)
