MAKASSAR, RAKYATSULSELM– Capaian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, disorot anggota DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham.
Kata para wakil rakyat itu, kekayaan daerah yang dipisahkan, masih minim berkontribusi. Yakni hanya Rp27,20 miliar lebih, dari target Rp88,28 miliar.
Itu karena kata dewan, diduga terjadi kebocoran pendapatan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Makassar yang ada. Direksi Perumda Makassar dianggap kurang berinovasi dan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengelolaan pendapatan dan pengawasan terhadap pendapatan.
Menanggapi itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengaku memang banyak hal yang perlu dibenahi. Namun, direksi yang saat ini sudah sangat optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Makassar. “Memang RPH kehabisan modal, terminal untung jalan. Tapi memang banyak yang perlu dibenahi, saya tidak yakin walaupun kita ganti direksi bisa sama persoalan itu,” ujar Danny, Rabu, 26 Juni 2024.
Pendapatan Perumda Parkir Makassar Raya dinilai Danny, sudah sangat optimal meskipun masih jauh dari target. Baca juga: Badan Hukum Setda Makassar Selamatkan Pasar Butung sebagai Aset Pemkot Senilai Rp200 Miliar “Parkir, justru parkir sekarang sudah dua kali lipat meskipun masih jauh dari potensinya, bisa tiga kali lipat dari sekarang,” tutur wali kota dua periode ini.
Kata Danny, kinerja direksi Perumda Makassar saat ini cukup baik. Kecuali Perumda Pasar Makassar Raya yang saat ini masih proses seleksi jabatan direksi. “Direksi ini cukup baik, pasar kita sudah ganti direksi, karena banyak hal (tidak beres), lelang pasar sudah selesai dan saya harap yang terpilih bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di pasar,” tutur Danny.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham mempertanyakan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah setiap tahun sangat rendah.
Menurutnya, beberapa Perumda Makassar tidak menghasilkan deviden.
Sebagian besar Perusahaan Daerah milik Pemkot dirasakan seperti membiarkan adanya kebocoran pendapatan dengan kurangnya inovasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan pendapatan dan pengawasan pendapatan, serta evaluasi pendapatan di masing-masing Perumda.
Menurutnya, Perumda yang bisa menjaga dan melestarikan kebocoran pendapatan yakni Perumda Parkir yang seharusnyamemiliki potensi pendapatan Rp1 triliun, namun tidak dikelelola dengan baik.
“Kami merekomendasikan ke Wali Kota Makassar untuk mengevaluasi jajaran Direksi BUMD yang ada sekarang,” tegas legislator Nasdem ini. (*)
