MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah yang belum mentransfer dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap lambannya sejumlah daerah dalam melaksanakan kewajiban tersebut.
Tito menyatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan tim ke daerah-daerah yang masih tertinggal dalam proses transfer dana Pilkada hingga batas waktu yang ditentukan pada 9 Juli 2024 mendatang. Tujuan kunjungan tim ini adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait.
"Kami akan turunkan tim ke daerah-desa yang masih belum melakukan transfer dana Pilkada hingga batas waktu yang ditentukan, untuk memahami hambatan yang mereka hadapi," ujar Tito kepada media usai menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Hotel Claro Makassar, Rabu (26/6/2024).
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini menegaskan bahwa langkah tegas akan diambil terhadap pemerintah daerah yang dengan sengaja menahan atau menunda transfer dana Pilkada.
"Jika ada penahanan dana, kami akan memaksa agar segera dicairkan untuk memastikan semua pihak terkait, termasuk keamanan, dapat menjalankan proses Pilkada dengan lancar," tegasnya.
Tito juga mengindikasikan kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat transfer dana pusat kepada pemerintah daerah yang masih menunggu, sebagai bagian penting untuk mendukung kelancaran Pilkada.
Selain itu, ia menyarankan agar badan pengelola keuangan daerah melakukan pembaruan data secara rutin terkait proses transfer dana Pilkada.
"Kami terus memantau perkembangan daerah-daerah yang telah mentransfer dana Pilkada sepenuhnya kepada penyelenggara Pilkada masing-masing," tambahnya.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyambut baik terselenggaranya rapat koordinasi ini. Ia menegaskan bahwa persiapan untuk menyelesaikan transfer dana Pilkada sedang berlangsung.
Di sisi lain, Menko Polhukam RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto S. I. P., dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi TNI-Polri dalam menjaga netralitas dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada 2024. Ia juga menyoroti stabilitas keamanan sebagai kunci utama dalam suksesnya pelaksanaan pemilu serentak terbesar dalam sejarah.
Hadi Tjahjanto menambahkan bahwa upaya strategis antara pemerintah dan penyelenggara Pilkada harus dipersiapkan secara matang untuk mengatasi potensi gangguan keamanan dan sosial yang mungkin terjadi dalam upaya memenangkan calon di daerah masing-masing. (Abu/B)
