MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pendistribusian logistik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi perhatian khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada November mendatang.
Perhatian ini muncul akibat pengalaman pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Februari lalu, di mana kotak suara mengalami keterlambatan pengiriman ke TPS, seperti yang terjadi di Kota Makassar, sehingga masyarakat baru bisa menyalurkan hak pilihnya sekitar pukul 9 pagi. Bahkan ditemukan adanya surat suara yang tertukar.
Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Upi Hastati, menyatakan bahwa penanganan logistik menjadi catatan penting pada Pilkada serentak kali ini.
"Pengadaan logistik menjadi prioritas utama kami untuk dipersiapkan lebih awal. Kami ingin memastikan logistik tertata rapi agar pada hari H semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik," katanya saat ditemui di sela-sela kegiatan Workshop Peliputan Pilkada 2024, di Hotel Swiss-Belhotel Makassar, Kamis (27/6/2024).
Upi menekankan bahwa logistik adalah pendukung utama kesuksesan Pilkada. "Jika logistik tidak terpenuhi, pasti akan terjadi kekacauan di tingkat bawah," ucapnya.
Selain itu, Upi juga menyoroti pentingnya keterampilan para penyelenggara di tingkat bawah pada hari H, khususnya dalam rekapitulasi dan pencatatan hasil Pilkada.
"Kami ingin membekali KPPS agar mereka benar-benar memahami yang harus diisi dan tidak ada kekeliruan. Jika ada kesalahan, mereka harus bisa mengoreksinya dengan benar," jelasnya.
Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, keterlambatan logistik pada Pileg sebelumnya terjadi di Makassar dan wilayah Luwu Raya. Upi mengakui bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh banyaknya surat suara dan percetakan logistik yang tidak berada di Sulsel.
"Pada Pilkada ini, kami akan mengelola manajemennya dengan baik dan berharap tidak akan seribet kemarin," tuturnya.
"Di Makassar, logistik didrop terakhir dalam jumlah banyak, sehingga waktu untuk pengepakan menjadi terbatas. Di Luwu Raya, meskipun menggunakan skala prioritas, pengiriman tetap terjadi di akhir. Sekarang kami sudah memetakan wilayah dengan baik, terutama daerah dengan jumlah pemilih yang banyak," tambahnya.
Selain logistik, KPU juga sedang melakukan pencocokan data pemilih atau Coklit melalui Pantarlih. Upi berharap seluruh Pantarlih memperhatikan data pemilih dan jarak mereka ke TPS. Pada Pileg kemarin, banyak masyarakat mengeluhkan bahwa TPS mereka jauh, padahal ada TPS yang lebih dekat.
"Pantarlih harus memperhatikan jarak TPS pemilih agar mereka lebih mudah menyalurkan hak pilihnya, sehingga partisipasi tidak menurun," tuturnya.
Upi juga menyebutkan bahwa masyarakat bisa mengajukan pindah memilih ke Pantarlih jika ada TPS yang lebih dekat dari rumahnya.
"Daftar pemilih sementara diterbitkan untuk dicek, dan pemilih bisa meminta TPS terdekat. Jika sudah masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap), perubahan akan sulit dilakukan dan hanya bisa pindah memilih," jelasnya. (Fahrullah/B)
