"Pemecatan Hasyim sebagai Ketua KPU ini tentunya menjadi catatan penting dalam seleksi komisioner nantinya, bukan hanya melihat dari aspek teknis saja, tetapi juga perlu penguatan pada karakter dan track record yang lebih transparan dan akuntabel ke publik," sarannya.
Dia juga menyarankan agar proses rekrutmen komisioner di masa mendatang lebih memperhatikan moral dan karakter calon, termasuk memperbaiki proses psikotest.
"Ketua KPU tentu punya banyak laporan, dan beberapa kali dilaporkan ke DKPP dengan berbagai bukti, termasuk tindakan asusila," tuturnya.
Menurut Rizal, sanksi berat ini menjadi pelajaran penting untuk memastikan pemilu berjalan baik dan bersih, serta tidak menciptakan kontroversi di publik. Meskipun tahapan pemilu serentak ini berjalan, Rizal optimistis bahwa KPU dapat berfungsi secara kolektif tanpa terganggu oleh masalah individual.
Dia juga menilai bahwa keputusan DKPP untuk memberikan sanksi kepada Hasyim adalah tindakan yang tepat untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu.
"Ini menunjukkan bahwa penindakan DKPP efektif, dan kita berharap integritas penyelenggara pemilu bisa kembali optimal," ungkapnya.
Terkait seleksi komisioner ke depan, Rizal menekankan pentingnya proses yang lebih transparan dan terbuka, serta melibatkan publik dalam mengakses proses seleksi.
