MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Rencana groundbreaking proyek pembangunan Pengolahan Sampah berbasis Energi Listrik (PSEL) Kota Makassar dan pembangunan Stadion Sudiang, batal dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam agenda kunjungan Presiden Jokowi ke Sulawesi Selatan, hari ini hingga besok, tak ada agenda untuk peletakan batu pertama bagi kedua proyek tersebut.
Jauh sebelumnya, pemerintah Kota Makassar menjanjikan bila proyek PSEL Makassar akan dimulai oleh Presiden Jokowi pada bulan ini. Namun, hingga kedatangan presiden, tanda-tanda dimulainya proyek itu tidak terwujud.
Penjabat Sekretaris Kota Makassar, Firman Pagarra mengakui peletakan batu pertama untuk proyek PSEL belum dapat dilakukan. Alasannya, kata dia, terdapat masalah yang hingga saat ini belum mampu diselesaikan.
"Sebenarnya dijadwalkan bulan ini. Tapi, ini lagi ada sedikit polemik," imbuh Firman, Rabu (3/7/2024).
Firman menolak menjelaskan masalah yang dimaksudnya tersebut. Namun, bila melihat beberapa hal ke belakang, persoalan lahan lokasi pembangunan PSEL di Kecamatan Tamalanrea tersebut hingga saat ini belum dapat diselesaikan.
Sebelumnya diberitakan bahwa sengketa atas lokasi proyek itu berbuntut panjang menyusul laporan ke markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan atas dugaan tindak pidana penggelapan atas hak barang tidak bergerak. Seorang pemilik lahan bernama Herman Budianto mengadu ke Polda Sulsel berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/BI257//2024/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 25 Maret 2024.
Herman melaporkan seorang kurator berinisial DK yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak. Menurut dia, DK sebagai kurator ditunjuk untuk menyelesaikan kredit macet milik korban yang ada di Bank BNI.
Penunjukan itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Makassar yang memutuskan Perusahaan PT Kijang Perdana mengalami pailit sesuai putusan Nomor 7/Pdt.Sus/Pailit/2018/PN.NIAGA.Mks.
"Pihak BNI meminta untuk menyelesaikan kredit macet dengan cara melelang 19 sertifikat milik kami. Namun kenyataannya pihak terlapor melakukan penjualan sertifikat melebihi pengajuan pihak BNI," ujar Herman, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, di lahan yang menjadi lokasi gudang Gran Eterno tersebut terdapat 31 sertifikat. Oleh BNI hanya menetapkan sebanyak 19 sertifikat untuk dilelang. Belakangan, Meski demikian, kata Herman, pihak kurator memaksakan untuk melelang sebanyak 25 sertifikat melebihi pengajuan pihak BNI.
Herman menduga, tim kurator malah sedang melakukan penjualan di bawah tangan terhadap sebanyak 31 sertifikat tersebut. Itu sebabnya, kata dia, pihaknya meminta Polda Sulsel untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut.
Dia mengatakan, pihaknya sama sekali tidak menginginkan proyek PSEL itu berjalan dengan baik. Bahkan, kata dia, pihaknya sangat mendukung proyek yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar itu.
"Hanya saja kami ingin semua aspek hukum mengenai lahan proyek itu diselesaikan dulu. Apalagi, pemerintah Kota Makassar juga menyatakan ingin agar semua urusan hukum di lokasi PSEL itu harus clear terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan," ucap Herman.
Sementara itu, mengenai proyek Stadion Sudiang, Firman mengatakan akan dilakukan pada November 2024. Dia mengatakan, saat ini saat ini Pemkot Makassar masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai jadwal groundbreaking stadion.
Sembari menunggu jadwal, Firman menyebut Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulsel sedang berkoordinasi untuk melihat kondisi dari Stadion Sudiang. Fasilitas penunjang apa saja yang dibutuhkan untuk nantinya dapat dikerjakan oleh Pemkot Makassar.
"Sekarang itu yang kita lakukan dengan pemprov itu melihat dulu kondisinya, apa-apa saja yang bisa didukung oleh Pemkot dan Pemprov," tutup Firman.
Sama dengan PSEL, groundbreaking Stadion Sudiang juga ditarget mulai bulan ini. Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan rencana pembangunan Stadion Sudiang yang bakal menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam proses perampungan administrasi. Sehingga hal tersebut menjadikan rencana peletakan batu pertama stadion tak masuk dalam daftar kunjungan Presiden.
“Terkait dengan Stadion sudiang, memang belum jadwalnya untuk groundbreaking. Proses menuju ke sana masih berproses," kata dia.
Zudan melanjutkan, pihaknya berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan Stadion Sudiang dengan mempersiapkan secara matang semua unsur kebutuhannya, termasuk administrasinya. “Ini tahapannya memang belum selesai, kami konsisten lakukan persiapan,” ujar Zudan.
Pemprov Sulsel saat ini tengah memantapkan persiapan administrasi rencana pembangunan stadion sepak bola di Sudiang. Salah satunya adalah analisis dampak lingkungan (Amdal).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel, Andi Hasbi Nur membeberkan untuk proses pembuatan Amdal Stadion Sudiang masih dalam proses. Dia mengatakan, baru-baru ini Pemprov Sulsel baru saja merencanakan penganggaran Amdal itu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024.
Hal itu, kata Hasbi, merujuk pada kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah dengan tugas masing-masing pemerintah pusat akan menjadi pemodal utama pembangunan dan Pemprov yang bakal menjadi pemodal Amdal.
“Pemprov telah mengalokasikan anggaran dan saat ini dalam proses administrasi. Nilainya sekitar Rp 1 miliar,” beber dia.
Dia melanjutkan, untuk penyusunan Amdal tersebut juga tak lepas dari beberapa persiapan yang harus dilakukan secara lengkap dari semua aspek, seperti analisis dampak lingkungan lalu lintas. Kata dia, pembangunan fisik Stadion Sudiang itu akan dilakukan jika persiapan administrasi seperti Amdal dan lainnya sudah rampung.
“Pembangunan fisiknya dapat dimulai setelah semua perizinan yang dimiliki selesai,” jelas Hasbi.
Sementara itu, Presiden Jokowi akan ke Sulsel dan mengunjungi beberapa kabupaten yakni Bone, Sinjai, Bantaeng, dan Takalar. Jokowi mengunjungi sejumlah lokasi proyek strategis dan blusukan ke tiga pasar tradisional. Berdasarkan rapat koordinasi rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Sulsel akan berlangsung selama 2 hari terhitung Kamis (4/7) hingga Jumat (5/7). Namun jadwal kunjungan Jokowi ke Sulsel tersebut masih tentatif.
Salah satu yang akan diresmikan Jokowi adalah Bendungan Pamukkulu di Desa Kaleko’mara, Kecamatan Polongbangkeng Timur (Poltim), Takalar. Bendungan ini adalah investasi pemerintah yang akan berdampak langsung ke masyarakat khususnya petani di wilayah Takalar.
Bendungan ini dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1,6 triliun yang mempunyai ketinggian 66,50 meter dan lebar 8 meter yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Daya Mulia Turangga (KSO) untuk paket 1 dan PT Nindya Karya Wilayah V-PT Virama Wilayah untuk paket 2.
Bendungan ini mempunyai daya tampung efektif sebesar 77,62 juta m3/detik, menyuplai air untuk irigasi seluas 6.150 ha yaitu untuk daerah irigasi Pamukkulu dengan indeks pertanian di Takalar dari 150 persen menjadi 250 persen dengan pola tanam padi palawija, untuk pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, serta tak kalah pentingnya yaitu untuk mendongkrak Pariwisata di Kabupaten Takalar.
Bendungan Pamukkulu mengalir ke daerah irigasi Pamukkulu yang memiliki 19 saluran terdiri dari irigasi primer sepanjang 16,68 kilometer dengan lebar 1-7 meter. Saluran primer tersebut terkoneksi dengan saluran suplesi dan sekunder Cakura, saluran suplesi Jenemarung, dan Saluran primer Jenemarung kanan. (shasa anastasya-abu hamzah/C
