MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Berbagai permasalahan muncul selama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di Kota Makassar dan secara umum di Sulawesi Selatan. Mulai dari dugaan praktik nepotisme hingga siswa berprestasi yang tidak diterima di sekolah favorit, menjadi polemik.
Menyikapi berbagai hal tersebut, Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Sulsel, Senin, 8 Juli 2024.
Ketua Komisi E, Rahman Pina, mengungkapkan bahwa setiap tahun dalam proses PPDB sering kali muncul keluhan terkait kapasitas tampung siswa.
"Hanya ada dua opsi, misalnya menambah jumlah kelas di sekolah-sekolah yang saat ini hanya memiliki 9 kelas menjadi 10 hingga 12 kelas," ujarnya.
Rahman Pina menjelaskan bahwa pada tahun 2024 ini, jumlah alumni SMP di Makassar mencapai rata-rata 19 ribu siswa, sementara kapasitas tampung siswa SMA hanya mencapai 12 ribu, sehingga satu-satunya solusi adalah dengan menambah jumlah rombongan belajar (rombel) atau membangun gedung sekolah baru.
"Contohnya, SMA 1, SMA 5, SMA 17, dan SMA 2 sudah mencapai 12 kelas, maka tidak ada pilihan lain selain untuk membangun sekolah baru," tambahnya.
Anggota Fraksi Golkar tersebut juga menyatakan bahwa sepanjang Jalan A.P. Pettarani di Makassar belum ada sekolah negeri, sehingga pemerintah kedepannya mempertimbangkan untuk mengubah status sekolah SMK di sekitar Jalan A.P. Pettarani menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.
"Kami berencana untuk mengubah SMK menjadi SMA Negeri 24 Makassar, mengingat jumlah siswa di wilayah tersebut belum mencapai kapasitas maksimal," tegasnya. (Yadi/B)
