MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum tengah merancang format debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Berbeda dengan debat-debat sebelumnya yang dipusatkan di Jakarta, debat kandidat mendatang didesain digelar di luar Makassar.
Untuk sementara, KPU Sulsel mempersiapkan tiga daerah sebagai lokasi debat kandidat yakni Kota Parepare, Kota Palopo, dan Kabupaten Bulukumba. Daerah-daerah ini dinilai representasi bagi kandidat untuk mengulik program bagi masyarakat Sulawesi Selatan lima tahun akan datang.
Anggota KPU Sulsel, Hasruddin Husain mengatakan wacana debat kandidat Pilgub Sulsel digulirkan untuk membuat format baru yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Menurut dia, pemilihan menempatkan debat di daerah dengan alasan agar seluruh calon gubernur dan calon wakil gubernur bisa menggambarkan Sulsel secara utuh.
"Sulsel itu tidak hanya berbicara tentang Makassar saja, tapi seluruh 24 kabupaten dan kota," ujar Hasruddin, Senin (8/7/2024).
Dia mengatakan, dipilihnya tiga daerah itu karena dapat mewakili Sulsel secara geografis. Bulukumba sebagai perwakilan wilayah di bagian selatan, Palopo di bagian timur, dan Parepare sebagai titik sentral di bagian utara Sulsel.
Bulukumba dapat menjangkau Bantaeng, Selayar, Sinjai, hingga Bone. Kota Parepare akan menjangkau Barru, Sidrap, Pinrang, bahkan Enrekang, sementara Palopo akan mencakup Luwu Raya dan Toraja Raya.
"Alasan lain karena tiga daerah diyakini mampu memberi keamanan saat proses debat berlangsung," imbuh Hasruddin.
Sementara itu, debat kandidat untuk calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota juga diharapkan digelar di daerah masing-masing. Menurut dia, tidak ada lagi debat kandidat yang digelar di luar daerah masing-masing.
“Debat itu nantinya dikembalikan ke daerah masing-masing. KPU di 24 kabupaten kota ini harus menggelar debat di daerah masing-masing,” ujar Hasruddin.
Hasruddin menjelaskan, debat pilkada di daerah bertujuan untuk memaksimalkan penyebaran informasi, sekaligus menghidupkan perekonomian khususnya media massa lokal. Apalagi debat calon kepala daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam masa kampanye Pilkada 2024.
“Kami ingin isu-isu strategis yang disampaikan kandidat dalam debat ini benar-benar tersampaikan kepada masyarakat,” ujar eks Ketua KPU Parepare ini.
Soal teknis pelaksanaan debat Pilkada 24 kabupaten kota di Sulsel, Hasruddin menyebut hal ini akan dikoordinasikan bersama pihak keamanan dan juga pemerintah daerah. Menurut Hasruddin, selama ini debat pilkada terpusat di Jakarta maupun di ibu kota provinsi. KPU Sulsel menginginkan sesuatu yang baru dan berbeda. Ia yakin KPU kabupaten kota mampu menggelar debat di daerah masing-masing.
“Tidak ada lagi debat dibawa ke Makassar dengan pertimbangan fasilitas tidak memadai,” ucap dia.
Rencananya, debat se-Sulsel akan digelar selama 75 kali. Tiga kali untuk masing-masing 24 kabupaten/kota dan tiga kali untuk Pilgub Sulsel.
Waktu debat ini masuk di tahapan kampanye. Pelaksanaan kampanye sesuai jadwal KPU mulai Rabu 25 September 2024-Sabtu, 23 November 2024.
"Tentu dengan pola terintegrasi Sulsel dengan kabupaten/kota, termasuk debat ini juga harus terintegrasi satu sama lain. Tidak boleh saling tumpang tindih," kata Hasruddin.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Profesor Sukri Tamma mengatakan sangat penting lokasi debat kandidat dipilih oleh penyelenggara pilkada. Menurut dia, faktor keamanan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tempat debat tersebut.
"Debat politik sering kali menjadi ajang pertemuan para simpatisan dan pendukung di satu tempat. KPU tentu menginginkan kenyamanan dan keamanan selama acara berlangsung," ujar Sukri.
Menurut dia, debat kandidat Pilgub di daerah merupakan upaya untuk sosialisasi kepada pemilih di berbagai wilayah. "Dengan akses yang lebih dekat, masyarakat bisa lebih mudah menyaksikan debat dan mengikuti perkembangan pilkada," imbuh dia.
Sukri mengapresiasi langkah KPU yang mendekatkan diri kepada pemilih melalui strategi tersebut. Menurut dia, hal ini membantu mengidentifikasi basis dukungan kandidat di setiap wilayah.
Debat di lapangan terbuka dianggap lebih menguntungkan dalam pendekatan kepada pemilih, meskipun selama ini KPU cenderung menggelar debat di ruangan tertutup dengan pengamanan ketat dan petunjuk dari PKPU.
"Kemungkinan besar, debat di lapangan terbuka dapat dihadiri oleh lebih banyak orang. Namun, perlu perhatian khusus terhadap jumlah peserta agar tidak terjadi ketegangan di antara pendukung yang hadir," kata dia.
Pembagian wilayah ini juga diyakini dapat memberdayakan media lokal. "Dengan menggelar debat di daerah, media lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk turut serta dalam peliputan. Ini dapat memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat setempat," kata dia.
Coklit Berakhir Hari ini
Sementara itu, tahapan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) akan berakhir hari ini, 9 Juli. Anggota KPU Sulsel, Romi Harminto mengatakan proses coklit dilakukan dalam rentang waktu 14 hari.
"Kami evaluasi daerah mana saja yang belum selesai dan hambatan yang dialaminya," kata dia.
Dia mengatakan, proses coklit sama dengan saat pemilu dengan menggunakan e-coklit. Proses coklit yang selesai dengan cepat, diharapkan KPU Sulsel bisa masuk lima besar e-coklit tercepat se-Indonesia.
"Kami belajar dari pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya. Waktu coklit satu bulan baru tuntas, sehingga saat ada komplain tidak ada waktu perbaikan data coklit," ujar dia.
Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih di Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mendata sebanyak 6,3 juta lebih penduduk selama dua pekan.
"Jumlah tersebut tersebar pada 24 kabupaten kota dengan progres coklit Pilkada mencapai 92,64 persen," ujar dia.
Untuk sementara, kata dia, Pantarlih Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menjadi daerah pertama di Sulsel yang merampungkan 100 persen coklit dengan jumlah 231.986 data pemilih. Disusul Takalar dengan progres 98,10 persen serta Luwu 97,76 persen. Adapun, proses coklit di Kepulauan Selayar tercatat masih paling rendah di Sulsel per 7 Juli.
Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan, Saiful Jihad menyatakan pihaknya masih menemukan nama orang yang sudah meninggal dunia masih ada dalam daftar pemilih sementara (DPS). Hal itu ditemukan dalam proses monitoring pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) di beberapa daerah, salah satunya Kabupaten Jeneponto.
"Ada juga beberapa temuan yang butuh perbaikan data pemilih," ujar Saiful.
Dia mengatakan, pihaknya masih menemukan kegandaan identitas kependudukan pemilih, baik pemilih yang memiliki dua nomor induk kependudukan (NIK), berbeda NIK di KTP dan kartu keluarga (KK), atau yang memiliki dua KK, nama dan NIK lama di KK bersama orang tua, serta NIK baru di KK baru setelah berumah tangga.
"Selanjutnya, masih ditemukan pemilih yang terdaftar di lebih dari satu tempat pemungutan suara baik dalam wilayah Jeneponto maupun di luar Jeneponto," beber dia.
Saiful juga menyebutkan distribusi stiker untuk menandai bahwa keluarga dalam KK yang telah dicoklit masih terdapat kekurangan di beberapa titik. Selain itu, pemetaan TPS yang dibuat lebih menekankan pada jumlah pemilih di setiap TPS antara 500-600 orang, justru berpotensi membuat pemilih sulit mengakses TPS karena jarak dari tempat tinggalnya jauh dan sulit diakses.
Transfer Dana Pilkada
Adapun, batas waktu transfer 60 persen dana Pilkada 2024 tersisa sehari. Pemerintah Sulawesi Selatan belum melakukan transfer penuh kepada penyelenggara pilkada KPU dan Bawaslu. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan batas transfer 60 persen dana pilkada sampai pada 10 Juli 2024, besok.
Kepala Bidang Akuntansi dan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Sakura menyampaikan sebagai badan yang bertanggung jawab atas alur keuangan pemerintah, pihaknya sudah siap melakukan transfer sisa dana pilkada kepada penyelenggara.
“Kami pasti transfer karena sudah menjadi kewajiban,” kata Sakura.
Menurut dia, Pemprov Sulsel sudah siap untuk segera melakukan transfer dana tersebut. Hanya saja, kata dia, pihaknya masih menunggu sodoran berkas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulsel. Dia juga menyatakan, tak mempermasalahkan mengenai anggaran yang sebelumnya sempat menjadi perbincangan publik.
“Soal dana itu siap semua,” imbuh dia.
Sakura mengatakan, pihaknya hanya berkewajiban untuk melakukan transfer jika segala persyaratan dan ketentuan sudah dipenuhi oleh organisasi perangkat daerah terkait. “Kami menunggu permohonan pencairan dari pihak Kesbangpol Sulsel,” ucap Sakura.
Pelaksana tugas Kepala Kesbangpol Sulsel, Ansyar mengatakan tak ada hambatan dalam pencarian anggaran tersebut. Dia mengatakan, per 5 Juli, sudah sepuluh daerah yang sudah mendapat pemenuhan dana sokongan pilkada tersebut. Kata dia, untuk kabupaten dan kota yang sudah transfer 100 persen KPU dan Bawaslu yakni Wajo, Luwu Timur, Jeneponto, Maros, Selayar, Pinrang, Bulukumba, Gowa, dan Takalar.
“Untuk Enrekang baru 100 persen KPU, dan Kota Makassar baru 100 Bawaslu,” ujar dia.
Penjabat Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, terkait dengan transfer 60 persen dana pilkada Pemprov Sulsel kepada KPU dan Bawaslu semuanya dalam proses.
“Untuk transfer dana Pilkada sementara proses,” imbuh Zudan.
Menurut dia, Pemprov Sulsel optimistis bisa menyelesaikan dana pilkada tersebut sebelum tanggal yang ditentukan. “Akan segera dipenuhi sesuai jumlah dalam NPHD,” ujar dia.
Pemprov Sulsel masih akan melakukan transfer 60 persen dana pilkada dari APBD 2024 ke KPU Sulsel sekira Rp 232 miliar dan Bawaslu Sulsel sekira Rp 104 miliar. (suryadi-fahrullah-abu hamzah/C)
