MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Masalah pengangguran menjadi atensi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Zudan Arif Fakrulloh untuk diselesaikan secara berkala melalui sinergi antara pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah daerah melalui penyelarasan target pembangunan daerah tahun 2025.
Kata Prof Zudan sapaan akrabnya, dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan, pemerintah daerah mesti memiliki evaluasi yang menjadi tulang atau dasar dalam perumusan pembangunan.
“Pemerintahan mesti ada evaluasi perencanaan, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, harus kita selesaikan secara bertahap. Nah yang menyelesaikan bisa dari pihak Pemprov bisa kabupaten dan kota,” ujarnya pada saat rapat Finalisasi Penyelarasan Target-target Pembangunan tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Kamis (11/7/2024).
Ia menuturkan, koordinasi lintas pemerintah harus terbangun dengan baik, antara pengusung rencana dan supervisi rencana pembangunan itu.
“Jadi perencanaan di kabupaten di kontrol oleh provinsi, cek, dikontrol, dan disupervisi oleh provinsi,” tuturnya.
Hal itu bertujuan untuk memastikan lanjut mantan Pj Gubernur Sulbar itu ketepatan dan kesesuaian kebutuhan lapangan dan rencana pembangunan yang dirumuskan untuk dijalankan dalam proses pemerintahan.
“Inilah yang harus kita segera selesaikan agar terjadi perencanaan pembangunan yang integratif,” sebutnya.
Keselarasan pembangunan terang Prof Zudan, akan mempermudah dan lebih efisien serta waktu untuk mencapainya bisa dikatakan lebih cepat. Kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika rencana pembangunan bisa terlaksana dengan tepat, sebab manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat berfokus pada rencana pembangunan pada sektor lainnya.
“Termasuk masalah di tingkat provinsi misalnya pendidikan di tingkat SMK, SMA kemudian infrastruktur jalan, pemerintah kabupaten dan kota juga melakukan hal demikian di tahun yang sama. Kalau setiap tahun dilakukan seperti ini, Sulsel akan maju karena masalah bisa tertangani lebih cepat, integratif dan terpadu antara kabupaten dan provinsi,” kuncinya. (Abu/B)
