Khusus terkait kekerasan terhadap anak yang terus meningkat, ia menilai bahwa faktor keluarga sangat menentukan banyaknya kasus-kasus yang muncul, dimana persoalan pengasuhan anak menjadi persoalan serius dalam dunia modern saat ini.
"Jadi tanggungjawab kita ini tidak hanya pada ranah hilir melalui penanganan, tetapi juga kita harus di ranah hulu, dimana upaya-upaya pencegahan harus terus kita gaungkan bersama," katanya.
"Terutama dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak. Program Jagai Anakta’ ini menuntut sinergi dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat," lanjutanya.
Rapat koordinasi yang dipandu oleh Direktur LBH Apik Sulsel, Rosmiati Sain ini memantik banyak peserta memberi tanggapan terutama program dan kegiatan yang mereka lakukan di lembaga mereka masing-masing.
Ormas Muslimat NU dan Aisyiyah Makassar misalnya lebih banyak berfokus pada upaya-upaya pencegahan di lingkungan satuan pendidikan, sama seperti KICI dan PIM Makassar. NGO dan OBH seperti Peradi, LBH Makassar, LBH Apik, ICJ lebih pada pendampingan kasus-kasus.
Ada juga, YPKDS, PKBI, SLB Pembina juga menyampaikan upaya-upaya mereka yang selama ini telah bersinergi dengan UPTD PPA dalam aspek pendampingan dan pemulihan korban.
Sementara itu, dari Polrestabes Makassar melalui Unit PPA juga merespon diskusi peserta dengan menyampaikan berbagai fenomena kekerasan dan tantangan dalam proses penegakan hukum.
Serta, perlindungan terhadap pengungsi luar negeri juga dibahas dalam rakor ini yang dipertanyakan oleh perwakilan UNHCR dan IOM.
