PINRANG, RAKYATSULSEL - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah di 8 Provinsi, masing – masing Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (17/7).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sejumlah Kepala Daerah dari 8 Provinsi yang diundang pada kesempatan ini.
Pj Bupati Pinrang Ahmadi Akil pada kesempatan ini turut hadir diampingi Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pinrang A Calo Kerrang dan Inspektur Daerah Kabupaten Pinrang H.M.Aswin.
Kegiatan ini diisi dengan pemaparan materi oleh Wakil Ketua KPKRI Johanis Tanak yang berkaitan dengan penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di seluruh daerah.
Kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan komitmen penguatan pemberantasan korupsi daerah oleh 8 Gubernur yang diundang pada kegiatan ini.
Pada kesempatan ini, seusai kegiatan, Pj.Bupati Ahmadi Akil mengungkapkan bahwa, peran APIP memang perlu penguatan, hal ini tentunya untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih, berintegritas, transparan dan menjauhi segala praktek – praktek yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Olehnya itu, dirinya turut mengungkap dukungannya kepada komitmen yang telah dibangun sehingga bisa memberantas praktek – praktek yang dapat merugikan negara dalam bentuk korupsi.
“Kami selaku Pemerintah tentunya sangat mendukung komitmen yang telah dibangun, apalagi komitmen ini untuk membawa Daerah kearah yang lebih baik yang jauh dari praktek – praktek korupsi” pungkas Pj.Bupati Ahmadi Akil. (Amran/A).
