MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Terkait dengan keamanan selat Makassar, Badan Keamanan Kelautan (Bakamla) rencananya akan berkantor di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai salah satu kantor satu-satunya di wilayah Timur Indonesia.
Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak Bakamla.
Kata dia, pertemuan itu membahas rencana penempatan kantor Bakamla yang rencananya akan didirikan pada dua pilihan tempat, antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. Koordinasi bersama Pemprov sulsel dan Bakamlah akan membahas infrastruktur yang akan digunakan.
“Tadi didiskusikan bagaimana mendirikan salah satu yang disebut organisasi bakamla itu presentasi untuk wilayah timur di minta pemusatannya berada di Sulsel. Berkaitan dengan itu, mereka meminta untuk difasilitasi Pemprov Sulsel,” paparnya saat dikonfirmasi Rakyat Sulsel, Rabu (24/7).
Ia melanjutkan, Bakamla sendiri merupakan organisasi yang bergerak pada pengamanan maritim yang bisa menjadi pemberi atensi aktivitas yang kelautan, seperti penyelundupan barang, perizinan dan pencurian ikan yang biasa terjadi.
Pak Wawan--sapaan akrabnya mengatakan, Pemprov Sulsel juga melakukan koordinasi rencana kerja sama pada pengawasan perairan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Sulsel dengan skala 4 sampai 12 Mil dari bibir pantai.
Audiensi pun terang Andi Darmawan Bintang sudah dilakukan membahas tentang Penyusunan Konsep Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Selat Makassar Dalam Rangka Pengamanan IKN.
Ia juga menyampaikan, hal itu juga tentu akan sangat menunjang proses lalu lintas jalur di Selat Makassar ke Ibu Kota Negara (IKN), hal itu tentu saja disambut dengan baik oleh Pemprov Sulsel.
Meski belum menetapkan waktu untuk mulai pengaktifan kantor Bakamla di Sulsel, lanjut Kepala Dinas SDACKTR itu, Pemprov Sulsel akan terus berkoordinasi untuk dapat segera melakukan peningkatan keamanan Selat Makassar dalam waktu dekat ini.
“Rencana kerja sama akan dilakukan antara pemerintah provinsi dengan bakalah tapi sudah ada hasil diskusi, harapannya itu bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kuncinya. (Abu/B)
