Semua pihak bisa melihat tokoh-tokoh masyarakat di tingkat desa adalah sentra peredaran politik uang yang sangat rentan saat ini.
Menurutnya, KPU dan Bawaslu tidak sekedar penyelenggara biasa, tapi bisa memperdalam demokrasi. Apalagi pilkada kali ini, beda dengan sebelumnya. Ia berharap nertralitas ASN dikedepankan.
"Saya kira secara umum Bawaslu tidak bisa mengawasi. Apalagi ASN, yang mana diketahui ASN adalah mesin politik paling realistis saat ini. Kemudian masalah politik uang tapi kita punya formula untuk mengeliminasi hal tersebut," tambahnya.
Sedangkan, pengamat dari Unhas Prof. Dr. Armin Arsyad M Si mengatakan bahwa pilkada adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menemukan pemimpin yang baru.
Dan partai politik adalah yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menentukan kandidat, tapi biasanya partai politik mendorong yang paling mampu berbuat baik.
"Tentu, PNS polisi dan tentara itu banyak diajak berpartisipasi dalam pilkada oleh aktor politik tertentu," pungkasnya. (Yadi/B)