MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah selesai menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) tahun 2024. Mukernas ini dihadiri oleh seluruh Dewan Syuro, Dewan Tanfidz, pengurus DPP hingga DPW se-Indonesia.
Mukernas digelar berbarengan dengan perayaan puncak Hari Lahir ke-26, di JCC, Senayan, Jakarta, pada 23 hingga 25 Juli 2024.
Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, menyampaikan bahwa Mukernas menghasilkan beberapa poin rekomendasi.
"Ada poin-poin hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB 2024 untuk kader internal dan eksternal," kata Azhar, Jumat (26/7/2024).
Khusus rekomendasi untuk kader internal, pertama, menggelar Mukhtamar PKB VI pada akhir tahun setelah pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Kedua, menyepakati pembentukan panitia dan logo Mukhtamar VI tahun 2024 yang mengusung semangat muda, modern, peduli, dan melayani.
"Ketiga, melaksanakan kerja politik secara masif dan terukur untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung PKB pada Pilkada serentak 2024," jelas anggota DPRD Sulsel itu.
Lebih lanjut, Azhar yang juga merupakan tokoh NU Sulsel, menambahkan bahwa rekomendasi Mukernas untuk eksternal partai juga sangat penting.
Pertama, mendorong revisi paket Undang-Undang Politik. Kedua, sesuai amanat UUD 1945, mengutuk aksi Israel terhadap penduduk sipil Palestina.
"Ketiga, Mukernas memutuskan agar pemerintah membuat skenario untuk mencegah PHK massal," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan Mukernas PKB, di mana pembahasan dilakukan bersama seluruh peserta Mukernas dari seluruh Dewan Pengurus Wilayah baik Syuro maupun Tanfidz.
"Akhirnya memutuskan beberapa keputusan internal dan juga keputusan eksternal," kata Jazilul Fawaid dalam keterangan persnya, kemarin.
Menurut Jazilul, dalam Mukernas tersebut ada beberapa rekomendasi baik untuk internal PKB maupun untuk eksternal, seperti jadwal Mukhtamar PKB ke-6 mendatang.
Mukernas juga memutuskan agar pemerintah serius menangani masalah judi online dan pinjaman online yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk dan sistem ekonomi terhambat.
"(Selanjutnya), agar pemerintah juga mewaspadai dengan serius karena Indonesia saat ini akan dijadikan pasar narkoba internasional. Narkoba ini adalah darurat dan bahaya bagi generasi kita ke depan," tegasnya. (Yadi/A)
