MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kampanye hitam atau black campaign mulai mewarnai perhelatan pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan. Serangan darat maupun invasi lewat udara yang dilancarkan oleh pihak anonim dinilai akan mencederai pesta demokrasi di daerah ini.
Penyelenggara pilkada diminta mewanti-wanti potensi gesekan wacana tersebut dengan intens melakukan pendidikan dan sosialisasi politik. Tokoh agama dan tokoh masyarakat mengingatkan agar semua pihak menahan diri dan menjaga kualitas pilkada serentak lebih bermartabat.
Riak-riak kampanye hitam itu muncul di sejumlah titik di Kota Makassar. Sejumlah spanduk berwarna putih bertuliskan 'Kami menolak calon gubernur radikal intoleran di Sulsel. Yang mengharamkan pemasangan foto presiden dan wakil presiden di ruangan gubernur, mengharamkan musik, melarang adat istiadat'. Pada setiap spanduk, di pojok kanan bawah selalu ada tulisan sebagai penanda yaitu ASS (Aliansi Sulawesi Selatan).
Ketua Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli menyatakan belum bisa menempuh langkah hukum menyikapi beredar spanduk yang bertuliskan menolak calon gubernur yang radikal dan intoleran di beberapa titik di Kota Makassar.
Mardiana mengatakan, belum bisa mengasumsikan maksud dari spanduk-spanduk yang beredar tersebut, karena saat ini belum ada calon kepala daerah dan belum memasuki masa kampanye pilkada.
"Tapi kalau narasi, kita lihat konteksnya apa. Karena narasi itu harus clear siapa yang disinggung, pemerintahan, kandidat, atau institusi," imbuh Mardiana.
Kepala Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Muhammad Tonang mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan kampanye hitam atau black campaign dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.
"Kita sama-sama jaga kedamaian dan kebersamaan di Sulsel. Karena kalau ada sindiran dan lainya, hal itu dapat merugikan dan menghancurkan pihak lain," ujar Tonang, Minggu (28/7/2024).
Tonang mengatakan, pilkada serentak merupakan pesta demokrasi. Itu sebabnya, sambung dia, layaknya sebuah pesta harus disambut dengan gembira.
"Jangan rusak pesta demokrasi dengan menggunakan cara-cara kotor atau black campaign yang merugikan semua pihak," kata Tonang.
Dirinya menekankan, kampanye diperbolehkan sepanjang pesan yang dimuat memberikan edukasi dan dapat menggunakan cara-cara yang sesuai aturan.
"Kita punya tradisi yang berlandaskan budaya Bugis-Makassar. Kita saling sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi. Bisa saling memanusiakan, jangan saling menjelek-jelekkan," harap dia.
Tonang juga mengingatkan agar fasilitas keagamaan berupa rumah ibadah tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk kampanye. Menurut dia, hal tersebut bisa mengganggu ketentraman dan kesejukan hidup beragama.
"Karena bisa terjadi konflik kepentingan antar pemeluk agama, kita tidak mau itu. Dalam hal ini seluruh masyarakat bisa saling membantu dan mengingatkan," kata dia.
Adapun, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, K.H. Abbas Baco Miro meminta masyarakat untuk sama-sama menjaga situasi tetap kondusif jelang pilkada serentak. Hal tersebut disampaikan merespons adanya selebaran spanduk bernada black campaign atau kampanye hitam di beberapa sudut Kota Makassar.
Menurut Abbas, sesuatu yang melanggar aturan dalam bernegara dan akan berdampak pada perpecahan maka sebaiknya dihindari.
"Sesuatu yang melanggar aturan dalam bernegara otomatis itu akan ada dampaknya, salah satunya adalah kampanye hitam yang tidak diakui dalam demokrasi. Karena di balik kampanye hitam itu tentu ada kemudharatan yang lebih besar akan timbul, sehingga sebaiknya kita hindari," ujar dia.
Direktur Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar tersebut juga meminta agar pesta demokrasi di Sulsel bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Terlebih, sesuatu yang dilakukan dengan baik akan membawa kemanfaatan yang baik pula bagi masyarakat.
"Sehingga terjadi kompetisi sehat, sehingga kemaslahatan dan kemanfaatannya bisa kita rasakan bersama walaupun nanti pada akhirnya yang menjadi Gubernur satu saja. Maka perlu legowo dan siap untuk menerima apa yang menjadi pilihan rakyat dan kesepakatan bersama lewat pemilihan rakyat itu," kata dia.
"Semoga demokrasi berjalan dengan baik untuk kepentingan bersama. Sebagai media untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum," sambung Abbas.
Tak lupa disampaikan, pemilih umum dalam perspektif agama Islam adalah sarana atau media untuk mewujudkan kemanfaatan untuk umat manusia. Dimana Agama Islam, kata dia, merupakan agama "Rahmatun lil Alameen" atau rahmat bagi semua umat dan seluruh manusia.
"Untuk itu, pesan-pesan keagamaan harus menjadi dasar dalam aktifitas kita sehingga tujuan daripada kehidupan dunia itu senantiasa terbawa bimbingan. Karena sifat yang selalu didasari nilai kemanfaatan itu nilai agama sebenarnya. Melihat segala hal dari kemaslahatan, kemanfaatan secara umum," kata dia.
Untuk itu, Abbas berharap kepada semua pihak yang terlibat dalam kehidupan bernegara, khususnya di Sulsel diminta untuk selalu menjaga dan merawat kebersamaan. Juga selalu merawat persaudaraan sebab itu dianggap pokok dasar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, juga beragama.
"Kita tidak saling menjatuhkan tapi saling membantu, saling berkompetisi silahkan, tapi dalam hal mengganggu persaudaraan warga itu kita harus hindari. Kita saling tolong menolonglah dalam hal yang baik dan menghindari yang sifatnya menjatuhkan karena justru mengurangi bahkan mengganggu kehidupan dalam mencapai tujuan yang baik," imbuh Abbas.
Sementara itu, Ketua Majelis Pustaka dan Informasi/Biro Kehumasan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Hadi Saputra menyatakan keprihatinannya dengan munculnya kampanye hitam menjelang pilkada serentak.
"Kampanye hitam ini yang sering muncul dalam bentuk selebaran dan spanduk yang menyerang pihak lain," kata Hadi.
Menurut dia, tindakan oknum dari pihak tertentu sangat mencederai etika politik yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proses demokrasi.
"Kami menyesalkan fenomena ini dan mengingatkan bahwa cara-cara seperti ini hanya akan merusak tatanan demokrasi yang sedang dibangun," imbuh dia.
Hadi mengatakan, kampanye hitam tidak hanya memperburuk suasana politik, tetapi juga memecah belah masyarakat. Selebaran dan spanduk yang berisi serangan pribadi terhadap kandidat lain menciptakan ketegangan dan perpecahan di tengah masyarakat yang seharusnya bersatu untuk memilih pemimpin terbaik.
"Kami menekankan bahwa pendekatan negatif ini merusak keharmonisan sosial dan mengalihkan perhatian dari isu-isu penting yang seharusnya menjadi fokus dalam pilkada," ujar dia.
Dalam konteks ini, Muhammadiyah Sulsel mengajak semua pihak untuk menolak kampanye hitam dan lebih fokus pada adu gagasan serta program kerja yang konstruktif. Dia menyebutkan, masyarakat percaya bahwa pilkada adalah momentum bagi para kandidat untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memimpin dan membawa perubahan positif.
"Oleh karena itu, dari pada menjatuhkan lawan dengan kampanye hitam, para kandidat seharusnya berlomba-lomba menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka dengan jelas dan terbuka kepada masyarakat," ujar Hadi.
Berharap Kader Internal
Politikus Partai Golkar Sulsel, Muhammad Natsir merespons rencana partai untuk mengusung kandidat di Pilgub Sulsel. dia berharap Golkar tetap memprioritaskan kader internal.
"Tradisi kepemimpinan di Golkar Sulsel dalam momentum Pilkada itu adalah mengusung kadernya sendiri," ujar Natsir.
Di internal Golkar, misalnya, empat kader Golkar yang mendapat surat tugas dari DPP belum diberi lampu hijau untuk diusung. Mereka adalah Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Adnan Ichsan Yasin Limpo, Indah Putri Indriani (IDP) dan Taufan Pawe (TP).
"Sehingga saya pikir sangat penting bagi Golkar mengusung kader sendiri. Apalagi ada 14 kursi dan empat figur yang muncul dan telah mengantongi surat tugas," kata Natsir.
Dia mengatakan, kualitas dan kemampuan figur Golkar sangat menjanjikan. Apalagi dari sisi elektabilitas dan popularitas, figur Golkar tidak diragukan lagi. Dia mengatakan, Golkar bisa bergabung dengan Gerindra untuk mengusung kader internal masing-masing.
"Golkar-Gerindra juga cukup ideal untuk membawa Sulsel ke arah yang lebih baik. Sehingga saya pikir proyeksi kolom kosong di Sulsel buruk bagi demokrasi," tutur Natsir.
Adapun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Gerindra Sulsel, Harmasyah menegaskan hingga saat ini Partai Gerindra masih memprioritaskan kader internal yakni Andi Iwan Darmawan Aras maju di Pilgub 2024. Dia menyatakan bahwa rekomendasi Gerindra belum keluar untuk figur manapun. Dengan demikian pertarungan pilgub dan usungan parpol masih relatif.
"Pada dasarnya kami di Gerindra tetap pada kader internal apalagi sekarang belum ada rekomendasi yang dikeluarkan DPP," kata dia.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menjadi penentu arah dukungan partai politik saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Agustus nanti. PKB memiliki nilai tawar tinggi yakni berpotensi menyorkan kadernya ke kandidat calon gubernur Sulsel.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKB Sulsel, Syamsu Rizal mengatakan PKB akan menjadikan 2024 ini sebagai laboratorium politik kader.
"Saya tidak pastikan apakah kader yang akan diusung, tapi partai ini dapat menjadi laboratorium politik bagi kader," kata Syamsu Rizal.
Mantan Wakil Wali Kota Makassar ini juga menyebutkan jika memungkinan ketua DPW PKB Susel, Azhar Arsyad bisa menjadi tawaran untuk menjadi calon wakil gubernur. Tapi ini semuanya masih perlu dibicarakan dengan partai pengusung yang tidak menginginkan terjadinya kolom kosong. (suryadi-isak pasa'buan-fahrullah/C)
