MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Andi Rian Djajadi memastikan seluruh bawahannya netral dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Terlebih, Polri dalam hal ini menjadi bagian dari pemerintah dan harus menjaga netralitas.
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebut Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Dengan begitu, Andi Rian mengatakan, jika ada personel atau anggota Polri di jajaran Polda Sulsel terang-terangan atau terindikasi terlibat politik praktis maka akan diberi sanksi tegas.
"Saya sebagai Kapolda, memastikan seluruh (personel) jajaran se-Sulsel bekerja dan tetap menjaga netralitas. Apabila ditemukan (melanggar), jelas sanksinya ada. Dari disiplin, etika, sampai pidana," ungkap Andi Rian, Selasa (30/7/2024).
Jenderal polisi berpangkat dua bintang emas itu bilang, dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 sejumlah persiapan telah dilakukan. Dimana, ada kurang lebih 15 ribu personel disiagakan untuk mengamankan seluruh tahapan pesta demokrasi yang dilaksanakan November 2024.
"Insyaallah dalam pelaksanaan operasi ini, Polda Sulsel mempersiapkan kurang lebih 15 ribu personel untuk melaksanakan pengamanan pada seluruh tahapan Pilkada," ujar dia.
Andi Rian mengatakan 15 ribu personel yang dimaksud tidak langsung dikerahkan dalam melakukan pengamanan, tetapi berdasarkan tahapan yang ada. Mulai dari proses kampanye, pemilihan, sampai rekapitulasi suara, dan pelantikan calon terpilih.
"Ini berdasarkan tahap, sekarang kalau kita lihat nanti mulai pendaftaran pasangan itu kan di akhir Agustus, sekarang ini dalam proses penjaringan. Ini juga menjadi bagian-bagian yang harus kita amankan dengan jumlah personil yang dilibatkan berdasarkan tahapan itu tadi," lanjut alumni Akademi Kepolisian angkatan tahun 1991 itu.
Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa persiapan untuk operasi Mantap Praja Pallawa (operasi pengamanan Pilkada) sudah dilakukan melalui berbagai rapat kerja teknis. Termasuk rapat koordinasi teknis bidang kesehatan yang melibatkan instansi samping seperti TNI dan pemerintah daerah.
"Tanggal 1 Agustus nanti kami sudah memulai Operasi Mantap Praja Pallawa 2024. Artinya secara resmi kita sudah memulai pengamanan tahapan-tahapan proses Pilkada," uajr dia.
Tak lupa, mantan Dirtipidum Bareskrim Polri itu mengajak masyarakat Sulsel untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap aman dan nyaman. Sehingga seluruh aktivitas Pilkada dapat berjalan lancar.
"Saya mengajak kepada masyarakat Sulsel, mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan nyaman sehingga seluruh aktivitas bisa berjalan sebagaimana mestinya," ucap Andi Rian.
Apalagi, kata dia, proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar pada 14 Februari lalu berjalan dengan baik tanpa adanya riak-riak. Untuk itu, Sulsel telah berhasil menjaga situasi aman dan lancar selama Pilpres dan Pileg lalu.
"Kita sudah punya (pengalaman) sebelumnya, pada Pilpres dan Pileg, Sulsel alhamdulilah bisa berjalan dengan aman dan situasinya juga lancar. Sulsel masuk dalam salah satu daerah yang aman dalam pesta demokrasi ini," imbuh dia.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Komisaris Besar Mokhamad Ngajib menyambangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel. Kunjungan ini dalam rangka meminta saran terkait langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan aman dan damai, utamanya mengenai pengelolaan sarana informasi.
Ngajib menyebut, falsafah orang Bugis-Makassar yakni Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge atau saling menghormati, saling menghargai dan saling mengingatkan sangat penting diterapkan dalam menjaga keharmonisan selama pesta demokrasi berlangsung.
"Sering saya sampaikan, budaya di Makassar sangat luar biasa. Sipakainga, sipakalebbi. Saya lihat pada Pilpres kemarin budaya itu betul-betul diterapkan," ujar Ngajib di kantor PWI di Jalan Maccini Sawah, Kecamatan Makassar, Selasa (30/7/2024).
Ngajib mengapresiasi budaya falsafah orang Bugis-Makassar tersebut sebagai acuan dalam membangun harmonisasi antar masyarakat. Dengan begitu, Ngajib berharap turut diterapkan dalam proses pelaksanaan Pilkada.
"Jadi meskipun ada perbedaan pilihan, satu dengan lainnya saling menghormati," ucap dia.
Menurut Ngajib, budaya ini berperan penting dalam menciptakan suasana pemilu yang damai, meskipun ada perbedaan pilihan politik.
"Saat pengumuman KPU, yang menang menghargai yang kalah. Ini saya lihat di kota Makassar betul-betul ditegakkan," ungkap dia.
Dia menegaskan bahwa saat pengumuman hasil KPU, masyarakat Makassar mampu menjaga kedamaian dengan menghormati hasil pemilu. Ngajib melihat hal tersebut baik dari pihak yang menang maupun yang kalah. Hal ini diharapkan bisa diteruskan pada Pilkada 2024.
"Alhamdulillah bisa ditegakkan bersama mengenai pemilu bisa dilaksanakan dengan aman dan damai. Begitupun dengan Pilkada nantinya," harap dia.
Ngajib juga meminta masukan dari PWI Sulsel mengenai peran Polrestabes dalam menghadapi Pilkada, serta bagaimana media dapat mendukung upaya Kepolisian untuk menciptakan Pilkada yang aman dan damai.
"Kami mohon masukan dan saran bagaimana sih Polrestabes dalam menghadapi pilkada. Kedua apa sih yang perlu dilakukan media agar mendukung Kepolisian agar tercipta Pilkada yang aman dan damai," ujar Ngajib.
Adapun Ketua PWI Sulsel Agussalim Alwi Hamu, mengatakan bahwa sejatinya wartawan tidak dapat dipisahkan dengan Polisi.
"Wartawan dan polisi tidak bisa dipisahkan karena masing-masing pencari informasi dan pemberi informasi," kata Agussalim.
Merespons permintaan Ngajib soal Pilkada damai dan aman, Agussalim menyarankan agar menggalakkan sosialisasi kepada kalangan masyarakat. Agussalim melihat, saat ini tidak sedikit masyarakat yang berkumpul di warung kopi setiap harinya.
Menurut Agussalim, kesempatan itu bisa dimanfaatkan Ngajib beserta jajarannya untuk mengkampanyekan Pilkada aman dan damai.
"Jadi ke depan bisa disosialisasikan pemilu damai melalui warung-warung kopi. Kedua, kita bisa bisa menyediakan rubrik khusus, informasi apa yang didapatkan. Sehingga itu bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat," beber Agussalim.
Diakui Agussalim, saat ini masyarakat sudah pandai dan paham mengenai politik. Mereka tidak lagi melihat nominal uang. Tapi, betul-betul melihat kualitas bakal calon yang ada.
"Masyarakat itu sekarang sudah pintar, bukan lagi soal duit. Mereka ingin sesuatu yang lebih dari uang," kata Agussalim.
"Kapolrestabes juga bisa datang ke bakal calon, diskusi, dan mengkampanyekan pemilu damai," sambung dia. (isak pasa'buan/C)
