MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel, Alamsyah minta pengelola kehumasan Bawaslu di seluruh tingkatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kehumasan agar terbangun kepercayaan publik dalam pengawasan Pemilihan yang dilakukan Bawaslu.
Hal tersebut ditegaskan Alamsyah pada pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Kehumasan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Pinrang.
Alamsyah menyebutkan membangun kepercayaan publik pada pengawasan pemilihan 2024 yang dilakukan Bawaslu sangat penting agar masyarakat merasa terlibat dan percaya pada integritas proses Pemilihan.
"Di jantung demokrasi kita, kepercayaan publik merupakan hal yang tak ternilai. Kepercayaan ini, dibangun dan dipelihara melalui pengelolaan kehumasan yang efektif. Dalam Pemilihan serentak 2024, Bawaslu dihadapkan pada tugas penting: memastikan bahwa setiap warga merasa terlibat dan percaya pada integritas proses pemilihan," katanya.
Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sulsel menyatakan bahwa kehumasan memegang peranan penting dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat. Komunikasi yang jujur dan transparan bukan hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga menghilangkan keraguan.
"Dalam masa arus informasi yang serba cepat ini, tantangannya bukan hanya menyampaikan informasi yang akurat, tetapi juga melawan misinformasi yang dapat dengan cepat merusak kepercayaan yang telah dibangun," lanjutnya.
Menurutnya, pengawasan pemilihan juga menjadi bagian krusial dalam membangun kepercayaan publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan memastikan bahwa setiap langkah pemilihan diawasi dan dilakukan dengan adil.
Teknologi dan inovasi digital, seperti penggunaan platform online untuk pengawasan dan pelaporan, dapat memperkuat proses ini. Itu tidak hanya membantu dalam menyebarkan informasi dengan cepat tetapi juga memudahkan pemantauan dan partisipasi publik dalam pengawasan pemilihan serentak 2024.
"Mari kita gunakan setiap alat yang kita miliki, dari strategi komunikasi yang efektif, regulasi, hingga teknologi, untuk memastikan bahwa kepercayaan publik kepada pengawasan pemilihan tetap kokoh dan kuat," jelasnya. (Fahrul/B)
